Kamis kemarin, Gubernur Kepri sekaligus Ketua Dewan Kawasan FTZ Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) bersama Ketua Badan Pengusahaan Batam (BPK) Mustofa Widjaja, dan Sekretaris DK John Arizal bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta. Pertemuan itu dihadiri oleh Plt Menko Perekonomian sekaligus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Wakil Sekretaris Kabinet Lambok V Nahattands, dan Kepala BKPM Muhammad Lutfi.

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Boediono menyerahkan tiga Keppres dan satu Peraturan Presiden (Perpres) ke Gubernur Kepri Ismeth Abdullah. Acara penyerahan dilakukan kemarin, bertempat di ruang Graha Sawala, Departemen Keuangan, Lapangan Banteng, Jakarta (Jumat pagi, 16/5). Dengan demikian maka Pemerintah secara resmi telah menyerahkan tiga Keputusan Presiden (Keppres) tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (DK FTZ) Batam, Bintan, dan Karimun.

Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ismeth Abdullah yang juga Ketua Forum Gubernur Se-Sumatera bersama sembilan gubernur se-Sumatera menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (4/3). Dalam pertemuan itu, mereka menyampaikan hasil rapat Forum Kerja Gubernur Se-Sumatera di Batam beberapa waktu lalu, serta sejumlah hal terkait pembangunan Pulau Sumatera kepada Presiden.

Gubernur Provinsi Kepri, Ismeth Abdullah mengatakan, dirinya sudah melakukan perampingan terhadap nama-nama yang bakal duduk di Dewan Kawasan (DK) Free Trade Zone (FTZ) Batam, Bintan dan Karimun (BBK), seperti yang disampaikan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. Namun seperti apa idealnya keanggotaan DK, Ismeth mengaku tidak tahu.