"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana (hal serupa) telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, agar kalian menjadi hamba yang bertakwa." (Q.S. al Baqarah [2]:183).

Beragam tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam reformasi anggaran dan keuangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Selain berupa peraturan yang saling bertentangan yang dikeluarkan oleh Departemen di tingkat nasional, kesulitan muncul dalam keseluruhan siklus keuangan pemerintah daerah. Mulai dari pengesahan anggaran sampai ke penyusunan laporan keuangan, yang disebabkan oleh kompleksitas peraturan, kurangnya SDM, buruknya koordinasi dan tidak memadainya teknologi yang digunakan.

Apabila kita berpikir dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), masalah Pulau Berhala sebenarnya tidak perlu ada, apakah menetap di Provinsi Kepulauan Riau atau pindah (bergabung) ke Provinsi Jambi. Karena terbentuknya Republik ini (RI) tidak terlepas dari penerapan konsepsi nation yang berarti bahwa suatu entitas politik yang terdiri dari warga negara, walaupun berbeda latar belakang ras, etnik, agama, budaya dan golongan antara satu sama yang lainnya, namun memiliki kehendak untuk bersatu, dibawah payung NKRI dan didalam suatu wilayah yang jelas batas-batasnya.

Tuntutan tata kelola yang baik, benar dan transparan pada suatu organisasi baik di korporasi, pemerintahan bahkan di LSM semakin meningkat. Sebenarnya keinginan untuk mengembangkan tatakelola suatu organisasi bukan hal baru, tapi hal ini mencuat sejak awal 2000-an dengan munculnya beberapa skandal di beberapa perusahaan yang meyebabkan tidak sehatnya suatu usaha.