Gubernur Kepulauan Riau Ismeth Abdullah atas nama Pemerintah Provinsi Kepri  menerima penghargaan pengelolaan keuangan daerah terbaik. Penyerahan sendiri  diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan  RI Sri Mulyani Senin  2 November bertempat di Gedung Departemen Keuangan, Jakarta.

Penghargaan yang sama juga diberikan kepada Walikota Batam Ahmad Dahlan atas nama Pemerintah Kota Batam. Acara penyerahan yang berlangsung kemarin,  diselaraskan pula dengan acara Stakeholder Gathering dalam rangka memperingati Hari Keuangan ke-63. 

Adapun penghargaan sebagai daerah pengelola keuangan terbaik tahun ini,  diberikan kepada 54 kepala daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 17 kabupaten dan 28 kota. Provinsi Kepri merupakan satu-satunya provinsi pemekaran yang mendapatkan penghargaan tersebut. 

Baik Provinsi Kepri maupun Kota Batam, dinilai telah berprestasi berdasarkan kinerja keuangan, ekonomi dan kesejahteraan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan,  penghargaan ini merupakan penghargaan yang diberikan oleh negara dalam rangka memberikan apresiasi kepada daerah yang kinerja keuangannya baik, dan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. 

Penghargaan ini juga sekaligus bentuk rasa terimakasih Dapartemen Keuangan kepada pemerintah daerah dalam hal akuntabilitas pengelolaan keuangan  sehingga terwujudnya clean goverment and good governance. 

 ”Penghargaan ini merupakan penghargaan yang diberikan oleh negara. Dan ini bukan hanya sekedar piagam, namun ada implikasi keuangannya. Yakni mereka yang mendapatkan penghargaan akan mendapatkan insentif tersendiri. Dengan besaran insentif antara Rp18 Miliar hingga Rp 38 Miliar,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.       

Secara terpisah Gubernur Ismeth Abdullah menegaskan bahwa,  penghargaan ini merupakan cambuk dan tantangan bagi Pemerintah Provinsi Kepri dalam mengelola  keuangan daerah, agar lebih baik lagi kedepannya. “Mudah-mudahan kedepan, pengelolaan keuangan di Provinsi Kepri menjadi lebih baik lagi dari saat ini, “harap Gubernur. 

Gubernur tak lupa juga menyinggung  masalah pelaksanaan status perdagangan dan pelabuhan bebas atau  Free Trade Zone (FTZ)  atas wilayah  Batam, Bintan dan Karimun.  Dimana dari pelaksaaan FTZ ini, banyak  membuka peluang lapangan kerja baru di Provinsi Kepri, kata Gubernur Ismeth Abdullah. 

Menyinggung soal PAD Kepri, hingga saat ini, realisasinya telah mencapai lebih dari sepertiga dari total APBD. Begitu juga dengan masalah inflasi di Kepri. Dimana menurut Gubernur,  saat ini inflasi di Kepri berada di kisaran angka 3 persen. 

Adapun secara keseluruhan, beberapa indikator yang akhirnya mengantarkan Provinsi Kepri memperoleh penghargaan sebagai pengelola keuangan daerah terbaik diantaranya, keuangan daerah sendiri yang sehat.