Gubernur Kepulauan Riau Ismeth Abdullah mengikuti rapat Badan Kerjasama Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan, Senin (9/11) di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini berlangsung selama empat hari dari tanggal 9-14 November 2009.

Ketua Badan Kerja Sama (BKS) Tujuh Provinsi Kepulauan yang juga menjabat sebagai Gubernur Provinsi Maluku Karel Albert Ralahalu mengatakan, perjuangan untuk membangun provinsi kepulauan merupakan reaksi atas keterpinggiran yang dialami tujuh daerah Kepulauan yang disebabkan oleh rendahnya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). 

“Dalam UU Nomor 22 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah memang diamanatkan setiap daerah dapat melakukan kerja sama untuk kepentingan bersama menuju kesejahteraan bersama. Namun harus jujur kita akui,  penghargaan terhadap potensi alam di tujuh wilayah  kepulauan sampai sejauh ini belum maksimal, ”kata Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu. 

Rapat kali ini lebih menitik beratkan pada agenda seputar pembahasan pariwisata, perikanan dan kelautan. Mengingat ketiga sektor tersebut berkaitan erat dengan karakter wilayah dan potensi daerah di tujuh provinsi kepulauan itu. Di bidang pariwisata misalnya, direncanakan akan dibangun sistem koneksitas lintas darat. 

Gubernur Ambon ini menambahkan bahwa dari fakta yang ada Provinsi Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat serta Nusa Tenggara Timur memiliki laut lebih luas dari wilayah daratan, karena terdiri atas pulau-pulau. Dan itu, kita harus mendapatkan sesuatu yang lebih dari luasnya wilayah lautan ini.