Provinsi Kepri, sejak Jumat 22 Januri 2010 secara resmi dicanangkan sebagai daerah percontohan pelaksanaan sistem pemantauan online bahan bakar minyak (BBM) tertentu untuk transportasi darat. BBM Online ini telah diberlakukan di SPBU di Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan dan Kota Batam. Apabila program ini berhasil, maka kedepannya akan diterapkan juga di seluruh daerah di Indonesia.

Program ini merupakan program BPH Migas dalam rangka memberikan pelayanan dan  pengawasan pendistribusian BBM yang maksimal kepada masyarakat khususnya pengguna bensin, premium dan solar untuk transportasi darat di wilayah Kepulauan Riau. 

Pencanangan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI  Wariono Karno. Pencanangan ini ditandai dengan pemukulan gong di Aula Kantor Gubernur Provinsi Kepri, dengan disaksikan oleh Gubernur Kepri Ismeth Abdullah, Kepala BPH Migas Tubagus Hariono. Direktur Jenderal (Dirjen) Migas Evita Herawati. 

Tubagus Hariono menilai selama ini BBM bersubsidi pendistribusiannya cenderung tidak tepat sasaran, sehingga diindikasikan banyak anggaran negara yang terbuang percuma. Hasil temuan dilapangan selama ini yang BBM bersubsidi bukan hanya masyarakat yang berekonomi menengah ke bawah saja yang menikmatinya. Namun  banyak  juga dijumpai orang-orang kaya dan pejabat ikut membeli BBM bersubsidi tersebut. 

"Ke depan program ini akan bermanfaat untuk mengidentifikasi kendaraan, nama orang, jenis kendaraan dan sebagainya. Sehingga jika ternyata pemiliknya orang kaya, maka mereka tidak akan mendapatkan BBM bersubsidi. Tahap awal ini, sistem ini akan bekerja sebagai pendataan awal untuk mengidentifikasi masyarakat. Kita mau agar BBM bersubsidi yang ada lebih tepat sasaran dan tidak semua orang bisa membeli sesuka hatinya," ujar Tubagus Hariono. 

Gubernur Provinsi Kepri Ismeth Abdullah menyambut baik program tersebut di Kepri. Gubernur berharap program ini akan berjalan lancar dan tidak mempengaruhi yang lainnya. Sehingga kemudian bisa segera diterapkan di seluruh daerah di Indonesia. "Program ini cukup bagus dan banyak sekali manfaatnya.Saya rasa tidak ada permasalahan selama suplai BBM tidak dikurangi. Kalau suplay BBM dikurangi, baru akan timbul permasalahan," kata Gubernur Ismeth Abdullah. 

Usai pencanangan di Aula Pemprov Kepri, dilanjutkan dengan simulasi di SPBU Batu 10. Dalam simulasi tersebut, kemudian keluar dalam komputer spesifikasi kendaraan sesuai yang tertera dalam kartu fasuilitas yang dipegang pemiliknya. Nama pemilik, jenis kendaraan, nomor polisi, tahun dikeluarkan dan seluruh data yang bersangkutan dengan kendaraan serta pemilik. 

Dengan demikian, kartu kendali tersebut akan bisa berfungsi ganda. Disamping untuk pengisian BBM, juga akan bermanfaat bagi pihak kepolisian untuk melacak keberadaan kendaraan jika hilang. 

Terpisah, Sekjen Kementerian ESDM Wariono Karno menjelaskan, Kepri dipandang layak dijadikan pilot project program tersebut. Alasannya jumlah SPBU di Kepri, khusunya di Bintan, hanya sedikit sehingga lebih mudah dilakukan pengawasan, sebagai bentuk kontrol pelaksanaan program tersebut. Disamping itu juga, Kepri berada diposisi yang strategis serta kultur sosial juga menjadi salah satu faktornya.