Anggota Komisi III DPR-RI yang diketuai tim rombongan  Tjatur Sapto Edy melakukan kunjungan kerja selama dua hari  ke Provinsi Kepri, Senin-Selasa 8-9 Maret 2010.

Anggota DPR-RI terdiri dari 15 orang ini membidangi bidang Hukum dan Perundang-undangan, Hak Asasi Manusia (HAM), dan Keamanan ini diterima langsung oleh Asisten II Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Kepri, Nuraida Mokhsen di Aula Lantai V Gedung Graha Kepri, Batam Centre. 

Dalam pemaparannya Nuraida Mokhsen menjelaskan secara rinci tentang kondisi geografis perbatasan Provinsi Kepulauan Riau, yang nota bene 96 persennya merupakan wilayah lautan. Kendatipun hanya memiliki daratan sebesar 4 persen, namun perkembangan ekonomi di wilayah Kepri cukup bagus. Pendapatan perkapita Provinsi Kepri dari tahun 2004 hingga 2008 setiap tahunnya tumbuh di atas 6 persen dan selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. 

Dengan telah ditetapkannya tiga wilayah Provinsi Kepri menjadi kawasan bebas perdagangan, maka diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran sekaligus membuka lapangan pekerjaan serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan masih banyak keuntungan lainnya dengan adanya FTZ di Kepri ini. 

“Tiga wilayah Provinsi Kepri masing-masing Kota Batam, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun telah ditetapkan menjadi kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas. Hadirnya FTZ yang merupakan satu-satunya di Indonesia diharapkan memberikan kesempatan serta peluang kerja yang banyak bagi warga Kepri,”kata Nuraida Mokhsen. 

Menyinggung soal pulau terluar yang berada di wilayah Provinsi Kepri, Nuraida menyebutkan bahwa sebanyak 19 pulau terluar di Provinsi Kepri berada di wilayah Kabupaten Anambas dan Kabupaten Natuna. 

Illegal fishing dan traficking menjadi salah satu persoalan tindakan kriminal yang acap kali terjadi di wilayah perbatasan. “Ikan-ikan di kawasan Natuna dan Anambas banyak dicuri oleh nelyan-nelayan asal Thailand. Kapal ataupun speed yang digunakan memiliki kecepatan yang sangat tinggi, sehingga sangat sulit untuk dikejar,” katanya. 

Permasalahan daerah yang berada di wilayah perbatasan lainnya  dan sampai saat ini harus mendapat perhatian serius dari anggota Komisi III DPR-RI adalah masalah Pulau Berhala yang masih menjadi sengkata kepemilikan antara dua provinsi, yakni Provinsi Jambi dan Provinsi Kepulauan Riau. 

Usai mendengarkan hasil pemaparan dari Asisten II Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Kepri, Ketua Tim Komisi III DPR-RI Tjatur Sapto Edy kepada seluruh tamu undangan yang terdiri dari unsur Muspida, Anggota LSM se-Kepri serta pejabat dilingkungan Provinsi Kepri mengungkapkan bahwa kunjungan kerja Komisi III DPR-RI ke daerah-daerah perbatasan terbagi menjadi tiga kelompok. Pertama ke Provinsi Kepri, kedua ke Provinsi Kalimantan Barat dan yang ketiga adalah Provinsi NTT.