H.Nurdin Basirun menegaskan terkait dualisme kewenangan antara Pemko Batam dengan BP Batam harus segera diselesaikan. Jangan ada lagi dualisme kewenangan di Batam.

"Berlarutnya dualisme ini, begitu banyak memberikan dampak bagi pembangunan Batam. Terutama sekali permasalahan investasi," kata Nurdin saat menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Provinsi Kepri di Kantor Walikota Batam, Kamis (20/4).

 

Gubernur menyebutkan, selama tiga tahun terakhir, permasalahan investasi di Batam cukup memprihatinkan. Pertumbuhan ekonomi melambat. Dari 2014 pertumbuhan ekonomi 7,38 persen, turun di 2015 menjadi, 6, 75 dan kembali terpuruk di 2016 menjadi 4, 13 persen.

"Nilai ekspor yang terus menurun. Padahal seyogyanya yang pas untuk mengelola memang mereka yang paham dan mengerti betul akan Batam. Sehingga nantinya bisa benar-benar memajukan Batam. Tentunya sah secara hukum," kata Nurdin.

Nurdin berharap Komisi VI DPR RI bisa segera membantu memberikan masukan kepada pemerintah pusat agar pengelolaan Batam dilakukan satu lembaga saja yakni Pemerintah Kota Batam.

Sementara itu Pimpinan Rombongan Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno menjelaskan, bahwa kehadiran mereka memang dalam rangka bagian yang bisa mengurai persoalan. Karena semua sama-sama tahu kalau Batam sampai hari ini masih menghadapi permasalahan dualisme kewenangan.

Diakui Teguh, Batam dengan menyandang setatus sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBBP) memang dihadapkan pada persoalan yang berlarut-larut yakni adanya dualisme kewenangan.

"Ini yang kami ingin turut serta menjadi solusi. Agar persoalan dualisme kewenangan Batam segera ada solusi, " jelas Teguh Juwarno.

Anggota DPRD Kepri Taba Iskandar menyebutkan beberapa permasalahan yang sangat krusial dan harus segera dicarikan solusi. Agar Batam tidak terus menerus dalam kelesuan ekonomi.

"Pertama, masalah pengelolaan lahan. Karena ini sangat penting dan begitu terkait dengan banyak sekali kepentingan. Dengan kata lain, lahan ini menguasai hajat hidup orang banyak," jelas Taba Iskandar.(Rofik/Humas)

PPID

Pedoman Pelayanan Informasi & Dokumentasi

JDIH

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

TRANSPARANSI

Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

    BUKU TAMU

  LINK KABUPATEN KOTA

    PENGUNJUNG 

2569502
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Seluruhnya
1209
2707
42395
42395
102277
95121
2569502

14.51%
17.39%
11.78%
2.97%
0.82%
52.54%

IP Anda : 54.81.152.30