Gubernur H Nurdin Basirun bersama Ketua DPRD Jumaga Nadeak dan Wakil Ketua DPRD Kepri Husnizar Hood lakukan Penandatanganan persetujuan bersama (MoU) Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara PPAS 2017, di ruang sidang utama kantor DPRD, Dompak, Tanjungpinang, Kamis (12/1).

Dengan ditandatangani nya nota kesepahaman ini Gubernur Nurdin meminta kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta seluruh OPD agar segera dapat menyusun Skala Prioritas terkait program-program kegiatan yang akan dilaksanakan.

"Agar tidak terjadi keterlambatan, diharapkan kepada seluruh OPD agar segera menyusun skala prioritas," ujar Nurdin.

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah dokumen anggaran yang dibuat oleh Sekertaris Daerah untuk disampaikan kepada Kepala Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD berdasarkan Rencana Kerja Prioritas Daerah (RKPD), Kesemua rancangan KUA dan PPAS tersebut memuat kebijakan-kebijakan unum dalam rangka melaksanakan program dalam satu tahun kedepan, langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang diharapkan.

KUA dan PPAS sendiri mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang ingin dicapai dan juga prioritas OPD. Kesemua itu harus di Sinkronisasikan dengan skala prioritas program nasional.

"Dengan telah ditandatangani MoU ini maka OPD dapat segera menyusun skala prioritas," ujar Jumaga Nadeak dalam laporannya.

Pembahasan KUA PPAS 2017 sendiri sudah berlangsung sejak 5 Januari lalu, bersama Tim Banggar, disepakati bahwa RAPBD tahun 2017 sejumlah 3 Triliyun 360 Milyar dengan total kenaikan anggaran pendapatan sebanyak 270 Milyar.

Pada Paripurna tersebut juga disejalankan dengan Penyampaian Keputusan DPRD terhadap penyempurnaan hasil evaluasi Kemendagri terhadap Ranperda RPJMD 2016-2021 dan Ranperda RTRW, Jumaga mengatakan bahwa dengan sudah turun nya surat hasil evaluasi dari Kemendagri maka selanjutnya akan segera menyurati Gubernur agar kedua Perda tersebut dapat segera dijalankan.

"Terkait dengan kedua Ranperda tersebut yang mana telah direvisi dan dievaluasi maka SK tentang pelaksanaan nya tersebut akan segera kami sampaikan ke Gubernur," tutup Jumaga. (Aldo/Humas)

PPID

Pedoman Pelayanan Informasi & Dokumentasi

JDIH

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

TRANSPARANSI

Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

    BUKU TAMU

  LINK KABUPATEN KOTA

    PENGUNJUNG 

2264038
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Seluruhnya
1537
1861
2585
19759
53548
106776
2264038

14.39%
17.16%
12.39%
2.92%
0.77%
52.36%

IP Anda : 54.144.194.161