Cari Berita

Salah satunya, seperti yang dikatakan Gubernur Kepulauan Riau H. Muhammad Sani adalah pemahaman masalah hukum bagi masyarakat dipulau-pulau. Oleh karena itu Departeman Hukum dan HAM agar peka akan hal ini, lalu bekerjasama dengan instansi lainnya untuk turun ke pulau-pulau guna memberikan sosialisasi dibidang hukum kepada masyarakat.

"Masyarakat yang tersebar di seluruh Kepri ini butuh penjelasan-penjelasan di bidang hukum. Sehingga mereka tidak terjebak dalam hal-hal yang merugikan hidup dan kehidupannya. Kalau memang mungkin perbanyaklah turun ke lapangan untuk mensosialisasikan masalah hukum. Hukum praktis yang sering terjadi. Salah satunya adalah masalah hukum pertanahan. Dan ini perlu kerjasama dengan instansi-instansi terkait," ujar Sani.

Hal ini disampaikan Gubernur saat sambutan dalam acara serah terima Jabatan Kakanwil Kemenkum dan HAM Kepri dari Dahlan Pasaribu,SH,MH kepada Ohan Suryana, SH,MH, Rabu (16/3/2016) di Ruang Rapat Utama Lantai 4 kantor Gubernur, Dompak, Tanjungpinang.

Kembali ditegaskan gubernur, tujuan turun ke masyarakat adalah agar tidak ada kebingungan masyarakat dengan masalah hukum yang terjadi. Selain itu, setiap ada persoalan hukum yang baru agar juga segera disosialisasikan kepada masyarakat.

"Tidak lupa, saya juga berterimakasih kepada pak Dahlan serta selamat kepada Pak Ohan. Bagi saya kantor Hukum dan HAM khususnya Imigrasi, sudah seperti bagian dari kantor Pemprov Kepri. Saya katakan demikian karena hubungan baik telah terjalin selama ini dan sampai skarang tanpa masalah. Dan tentu kedepannya hal ini bisa saling terjaga terus," ujarnya. (Bs/Humas)