Drs. Edy Rofiano, M.Si
Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau
Jl. D.I Panjaitan KM. 10 Komplek Bintan Centre Blok. P No. 12 Telp. 0771-442285, Fax. 0771-442285

VISI :

  • "Terwujudnya Ketahanan Sosial Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau"

MISI :

  1. Peningkatan keberfungsian sosial masyarakat.
  2. Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan sosial dalam masyarakat.
  3. Pengembangan sistem jaminan dan perlindungan sosial.
  4. Peningkatan profesionalisme bidang pelayanan kesejahteraan sosial.
  5. Pencegahan, pengendalian dan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi masyarakat.

TUJUAN :

  1. Meningkatkan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial supaya sejajar dengan masyarakat lainnya.
  2. Meningkatkan dan mengembangkan kelembagaan sosial dan jaringannya di Kabupaten/Kota yang memungkinkan bagi setiap warga masyarakat dapat menjangkau akses sosial ekonomi secara optimal guna meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya.
  3. Meningkatkan dan mengembangkan nilai kesejahteraan sosial dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal.
  4. Menciptakan sistem nilai sosial budaya yang mendukung pembangunan yang tercermin pada semangat kesetiakawanan sosial, kesadaran dan tanggungjawab sosial, partisipasi sosial, disiplin sosial dalam masyarakat.
  5. Melembagakan usaha kesejahteraan sosial yang makin profesional serta mampu menjangkau sasaran pelayanan sosial yang lebih luas dan merata.
  6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penciptaan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.
  7. Menigkatkan kemauan dan kemampuan penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk menolong dirinya sendiri guna memperbaiki dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
  8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang pembangunan bidang kesejahteraan sosial.
  9. Meningkatkan kualitas dan kinerja aparat pembangunan kesejahteraan sosial yang profesional.

SASARAN :

  1. Tersedianya dukungan anggaran yang memadai untuk menunjang pengembangan pelayanan sosial melalui panti-panti sosial yang dikelola secara profesional.
  2. Tersedianya dukungan anggaran yang memadai bagi pembinaan kesejahteraan sosial, terutama di Kabupaten/Kota yang rawan masalah kesejahteraan sosial.
  3. Terwujudnya keberfungsian sosial dan terbatasnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang meliputi :
    1. Terwujudnya perubahan sosial dan ekonomi bagi komunitas adat terpencil
    2. Terwujudnya pemukiman yang sehat menurut ukuran sosial, teknis dan kesehatan bagi keluarga yang berumah tidak layak
    3. Pengentasan keluarga miskin
    4. Tersantuninya anak jalanan/anak terlantar (anak putus sekolah), dan anak korban tindak kekerasan/perlakuan kasar, serta pekerja migran
    5. Penyantunan sosial bagi lanjut usia terlantar
    6. Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat
    7. Pelayanan bekas penderita penyakit kronis dan HIV/AIDS
    8. Terwujudnya perubahan sosial bagi penyandang masalah tuna sosial yaitu : WTS, Gepeng, dan bekas Napi/Napi jelang bebas
    9. Tersantuninya orang-orang terlantar dan orang-orang Eks psikosis (orang gila) terlantar
    10. Terwujudnya perubahan sosial bagi anak nakal dan korban NAPZA
    11. Terwujudnya perubahan sosial dan ekonomi warga kurang mampu yang tinggal di daerah rawan bencana dan korban bencana alam maupun bencana sosial
    12. Terwujudnya kemandirian sosial dan ekonomi bagi Keluarga Muda Mandir (KMM) dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)
  4. Terwujudnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berkembang dan memiliki daya dukung dalam pembangunan kesejahteraan sosial, yang meliputi :
    1. Terwujudnya penanganan profesional menurut sistem administrasi pekerjaan sosial bagi lembaga-lembaga sosial (UPTD) yang memberikan pelayanan langsung (Direct Service) bagi PMKS
    2. Tersedianya buku data dan informasi tentang pelayanan-pelayanan sosial oleh lembaga-lembaga sosial dari hasil pendataan maupun penelitian ilmiah, sebagai upaya perkembangan jaringan masyarakat akan pelayanan sosial yang berstandar
    3. Tersedianya standar pelayanan sosial yang baku bagi panti-panti atau lembaga pelayanan sosial, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat
    4. Terwujudnya lembaga karang taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang mandiri terutama pada Kabupaten/Kota yang rawan terhadap permasalahan kesejahteraan sosial
    5. Terwujudnya peningkatan penerimaan melalui undian dan sumbangan sosial masyarakat
  5. Meningkatkan kualitas SDM pelaku pembangunan kesejahteraan sosial pada setiap bidang/bagian
  6. Meningkat dan tersedianya sarana/Prasarana dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial
  7. Penyempurnaan data dasar PMKS dan PSKS serta data hasil pelayanan sosial

STRATEGI :

  1. Pemberdayaan sosial yang mengandung makna pembinaan bagi aparatur pelaku pembangunan kesejahteraan sosial untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerjanya, serta pemberian kepercayaan dan peluang pada masyarakat, dunia usaha dan penyandang masalash kesejahteraan sosial untuk mencegah dan mengatasi masalah yang ada di lingkungannya
  2. Kemitraan sosial yang mengandung makna adanya kerjasama, kepedulian, kesetaraan, kebersamaan dan jaringan kerja yang menumbuh kembangkan pemanfaatan timbal balik antar pihak-pihak bermitra
  3. Partisipasi sosial yang mengandung Makna adnya prakarsa dan pesanan dari penerima pelayanan dan lingkungan sosialnya dalam pengambilan keputusan serta melakukan pillihan terbaik untuk peningkatan kesejahteraan sosialnya
  4. Advokasi sosial yang mengandung makna adanya upaya-upaya memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap hak-hak warga masyarakat yang dilanggar pihak lain agar mampu mendapatkan haknya kembali

 

BAGAN DINAS SOSIAL