Logo
Loading...

Gubernur Ansar Terima Kunjungan DPD MAPPI Kepri

Terbit : Senin, 06 Februari 2023
Pukul : 18:13 WIB
Dilihat : 1272 Kali
Bagikan Berita Ini
Gubernur Ansar Terima Kunjungan DPD MAPPI Kepri
Kunjungan Dewan Pengurus Daerah Masyarakat Profesi Penilaian Indonesia (DPD MAPPI) Provinsi Kepulauan Riau di Graha Kepri, Batam.

*MAPPI Berperan Penting dalam Percepatan dan Pembangunan Ekonomi

 

DISKOMINFO KEPRI - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menerima kunjungan Dewan Pengurus Daerah Masyarakat Profesi Penilaian Indonesia (DPD MAPPI) Provinsi Kepulauan Riau di Graha Kepri, Batam, Senin (6/2). Rombongan DPD MAPPI Kepri dipimpin langsung Fatwa Nikmatullah selaku Ketua, yang hadir bersama jajarannya.

 

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Ansar mengatakan pentingnya peran MAPPI dalam percepatan dan pembangunan ekonomi nasional. 

 

"Karena tugas MAPPI yang sangat luas, seperti menilai berbagai aset milik pemerintah dan swasta, sehingga peran MAPPI sangat signifikan dalam berkolaborasi bersama Pemda" kata Gubernur Ansar

 

Sementara itu, diakui Fatwa, kedatangan DPD MAPPI Kepri bertemu Gubernur Ansar, dimaksudkan untuk menyosialisasikan lebih jauh lagi, apa itu MAPPI dan juga tugas dan tanggung jawabnya.

 

"Profesi penilai sangatlah peting dalam pembangunan ekonomi nasional, sekaligus berperan dalam proses percepatan pembangunan infrastruktur" kata Fatwa.

 

Dengan tugas yang terbilang banyak, Fatwa mengatakan MAPPI akan melaksanakan tugas-tugas tersebut mulai dari menilai aset semua badan pemerintah dan swasta, aset jaminan sekaligus neraca laporan perbankan, hingga pergantian ganti rugi tanah.

 

"Dalam hal ini, tanah ganti rugi semisal milik warga yang terkena proyek milik pemerintah. Termasuk juga gedung milik pemerintah misalnya, yang akan disewa, berapa besar nilainya, menjadi tugas MAPPI untuk menghitung dan menilainya" paparnya.

 

Di hadapan Gubernur Ansar, Fatwa Nikmatullah juga menceritakan tentang pentingnya payung hukum, yang akan melindungi dan mengayomi saat menjalankan profesi para anggota MAPPI sebagai penilai. 

 

"Dengan adanya Undang-undang akan memberikan kepastian perlindungan hukum pada kami penilai atau masyarakat" tutupnya. (fik)