TUTUP

Selamat Datang di Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau || Tanggal : 24-Aug-2019 | Pukul : 05:32:02 , Selamat Malam

×

Logo Jembatan Dompak Kepri Secara Keseluruhan Menjadi Simbol Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Yang Selalu Ingin Terhubung Dengan Masyarakatnya, Selalu Terbuka dan Selalu Mempersembahkan Yang Terbaik Bagi Siapapun Yang Menemuinya. "757 Disingkat Jadi Ju Ma Ju yang Didefinisikan dengan maju-maju. Kepri Maju".

Cetak

Kepriprov.go.id

Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau
TUTUP

Dorong Upayakan Tarik Pajak Labuh Jangkar - Pemprov dan DPRD Kompak Ke Pusat

Penulis Asiik2 - 24 September 2018
98
Ilustrasi Foto Oleh : Diskominfo Kepri

TANJUNGPINANG - Pemerintah Provinsi Kepri melalui Dinas Perhubungan Provinsi Kepri bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepri kompak untuk melakukan upaya ke pusat untuk dapat menarik pajak labuh jangkar.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kepri Widiastadi Nugroho yang bersama Dishub Kepri melakukan kunjungan ke di Kementerian Hukum dan HAM, Kamis (20/9) kemarin.

Kunjungan ini dikatakan Widiastadi untuk dapat berupaya menempuh jalur non litigasi untuk memperjuangkan kewenangannya. 

“Kami sedang memperjuangkan kewenangan kita untuk mengelola sejumlah kegiatan bisnis diwilayah laut hingga 12 mil garis pantai. Salah satunya dari sektor labuh jangkar ini,” kata Widiastadi.

Widiastadi mengatakan penyebab belum dapat ditariknya pemasukan dari sektor kelautan ini adalah Kemenhub masih berpegang kepada PP 15 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Perhubungan. 

"Sehingga, pemerintah provinsi Kepri tidak bisa menarik pajak dan retribusi dari sektor tersebut.," Tegas Widiastadi

Padahal, pasal 27 UU No 23 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan pengelolaan wilayah laut hingga 12 mil pantai. 

“Bukan hanya Sumber Daya Alamnya saja yang boleh dikelola oleh Pemprov, tapi juga semua aktifitas yang dilakukan diatas perairan  Kepri, Pemprov berhak menarik retribusinya,” tegas politisi partai PDI Perjuangan itu.

Untuk itu lah, Komisi yang digawanginya akan terus mengawal proses ini sampai terwujud. 

“Saya yakin ini berhasil. Jika berhasil, Kepri bisa mendapat pemasukan puluhan milyar dan dananya bisa dipakai lagi untuk pembangunan provinsi,” papar Widiastadi

Sementara itu, Kabid Kepelabuhan Dinas Perhubungan Kepri, Azis Kasim Djou mengaku gembira dengan perkembangan sidang non litigasi ini. Dalam sidang yang menghadirkan akademisi dan para pejabat esselon 2 Kemenkumham, Kepri diatas angin. 

“Setelah bersidang kemarin, mereka mengambil kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam implementasi pungutan jasa labuh jangkar ini. Jasa labuh jangkar yang menjadi hak pemerintah daerah diambil pemerintah pusat,” kata Azis.

Atas dasar itu, Para Pejabat Kementerian Perhubungan akan segera melaporkan hal ini kepada pimpinannya, untuk ditindaklanjuti. 

“Kami juga meminta agar mereka untuk menahan untuk tidak menarik lagi. Agar bisa segera kita eksekusi,” kata Azis.

Di Kepri sendiri, Pemprov telah memiliki UPT pelabuhan. Dan dalam waktu dekat ini, Pemprov akan segera mengisi personel-personelnya untuk dapat segera menarik jasa pelabuhan.

Dipublish Oleh - Diskominfo Kepri