TUTUP

Selamat Datang di Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau || Tanggal : 18-Jul-2019 | Pukul : 09:26:21 , Selamat Pagi !!

×

Logo Jembatan Dompak Kepri Secara Keseluruhan Menjadi Simbol Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Yang Selalu Ingin Terhubung Dengan Masyarakatnya, Selalu Terbuka dan Selalu Mempersembahkan Yang Terbaik Bagi Siapapun Yang Menemuinya. "757 Disingkat Jadi Ju Ma Ju yang Didefinisikan dengan maju-maju. Kepri Maju".

Cetak

Kepriprov.go.id

Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau
TUTUP

KPID Kepri Diminta Aktif Tangkal Informasi Hoaks

Penulis asiik1 - 24 April 2018
230
KPID Kepri Foto Oleh : Muhammad Abduh

Tanjungpinang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (DPRD Kepri) meminta Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) setempat berperan aktif menangkal penyebaran informasi hoaks di lembaga penyiaran tertentu.

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak saat menerima kunjungan Komisioner KPID Kepri, di Tanjungpinang, Senin, mengatakan, pengawasan terhadap siaran atau program di lembaga penyiaran harus diperketat  untuk mencegah penyebaran dan berita hoaks.

"Informasi maupun berita melalui lembaga penyiaran merugikan masyarakat sehingga harus dihentikan.

Saat ini, kata dia penyebaran berita hoaks dan paham radikal diduga juga menggunakan lembaga penyiaran tertentu.

Menurut dia, ada bahaya besar yang mengancam bila penyebar berita hoaks, dan juga fitnah tersebut tidak ditindak dengan tegas. Bahaya besar yang dimaksud adalah bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

“Pesan saya, KPID harus terus aktif mengawasi isi siaran dari radio, televisi dan tv kabel yang ada di Kepri ini. Karena informasi yang keliru tidak hanya menghancurkan ekonomi  namun juga NKRI,” ujarnya.

Untuk itu, ia meminta kepada KPID Kepri mengawasi konten siaran secara terus menerus. Misalnya, untuk radio, Jumaga meminta agar lembaga penyiaran tersebut meminta daftar isi siaran berjangka waktu. Sedangkan untuk isi siaran televisi, bisa dipantau dengan menggunakan alat yang dibutuhkan.

“Kalau memang butuh alat, usulkan saja agar nanti dianggarkan,” ucapnya.

Selain peralatan, ia juga menyarankan agar kerja sama yang sudah terjalin dengan pihak kepolisian dapat ditingkatkan.

Menanggapi hal ini, Ketua KPID Kepri Ahmadi  mengatakan pihaknya sepakat dengan usulan yang disampaikan Ketua DPRD. KPID sebagai lembaga penyiaran juga konsen dalam memberantas hoaks di Kepri.

Untuk itu, ke depan KPID Kepri akan serius mengawasi seluruh siaran yang ada di Kepri ini.

“Komitmen kami adalah meningkatkan kualitas siaran dengan pengawasan. Jika memang ada yang melanggar, kami akan menegur hingga sanksi paling berat berupa pencabutan ijin,’ kata Ahmadi

Di tempat yang sama, Komisioner KPID Kepri James Papilaya mengatakan bahwa pihaknya terus membuka diri untuk menerima laporan masyarakat. “Kemarin, sudah ada laporan dari masyarakat. Sudah kita panggil untuk diklarifikasi,” kata James. Saat ini, tercatat setidaknya 108 lembaga penyiaran tersebar di seluruh Provinsi Kepri baik berupa siaran radio, televise dan TV Kabel.

Dipublish Oleh - Diskominfo Kepri