TUTUP
Selamat Datang di Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau || Tanggal : 19-Dec-2018 | Pukul : 19:25:46 , Selamat Malam
×

Logo Jembatan Dompak Kepri Secara Keseluruhan Menjadi Simbol Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Yang Selalu Ingin Terhubung Dengan Masyarakatnya, Selalu Terbuka dan Selalu Mempersembahkan Yang Terbaik Bagi Siapapun Yang Menemuinya. "757 Disingkat Jadi Ju Ma Ju yang Didefinisikan dengan maju-maju. Kepri Maju".

Cetak

Kepriprov.go.id

Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau
TUTUP

BPOM Kepri Gelar FGD Pemberantasan Obat dan Makan Ilegal 

Penulis SN - 12 October 2018
73
-ilustrasi Foto Oleh : Istimewa

Deputi IV Bidang Penindakan Badan Pengawasan Obatan dan Makanan (BPOM), Hendri Siswadi mengingatkan bahwa setiap produk dari luar negeri yang masuk ke Indonesia, harus diawasi secara ketat, sebagai bentuk antisipasi masuknya produk-produk yang tidak diinginkan. Hal tersebut disampaikan dalam acara Fokus Group Discussion (FGD) dengan tema "Pemberantasan obat dan makanan ilegal tahun 2018", Kamis (11/10) di Hotel Harris Batam Centre. Dalam acara itu Badan POM Kepri menghadirkan pembicara utamanya Deputi IV Bidang Penindakan Badan Pengawasan Obatan dan Makanan (BPOM) Hendri Siswadi S,H dari Jakarta dan kepala Kejaksaan Tinggi Kepri DR. Asri Agung Putra.

Batam adalah salah satu kota tempat masuknya barang inpor ilegal dari negara-negara tetangga, seperti Singapora dan Malaysia yang dilalukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan cuma mencari keuntungan semata, oleh sebab itu Batam harus diwaspadai. "Oleh sebab itu lah semua negara memperlakukan bahwa produk yang akan masuk ke sebuah negara itu diatur, seperti Singapura dan Malaysia juga mengatur, semua negara mengatur, dengan tujuan agar produk yang masuk ke negara ketika akan di kosumsi betul-betul sudah melalui sebuah proses pengawasan oleh otoritas dari sebuah negara, jadi apabila ada masalah bisa menarik importirnya untuk bertanggung jawab," ucap Hendri lagi.

Sementara itu, Asri Agung Putra selaku Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepri mengatakan bahwa profesionalitas dalam penyidik sekurang-kurangnya ada 3 aspek. Pertama, kompetensi dari pengembangan profesi. Kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan penyidik untuk mengaplikasikan secara tepat pengetahuan dan keterampilan sesuai ketentuan hukum. Kedua, konsistensi, dalam pengertian tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Ketiga, integritas penyidik dituntut memiliki integritas kepribadian yang tinggi. "Adapun proporsionalitas dalam penindakan terkait pengawasan obat dan makanan ada tiga hal, pertama, memperhatikan rasa keadialan dalam masyarakat, kedua, Equality  before the law/persamaan di hadapan hukum, ketiga, mengefektifkan pencegahan," ucap Asri Agung.

Selanjutnya, Yosef Dwi Irwan Prakasa selaku Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kepri mengatakan bahwa selama tahun 2018 ini Badan POM Kepri sudah memproses delapan perkara, yang di proses secara hukum dan yang dominannya ada pada pangan. Kasus pangan sebanyak enam perkara, satu perkara obatan dan satu perkara kosmetik. "Perkara selama tahun 2018 ini sudah diselesaikan sesuai dengan aturan yang ada, kalau yang dilakukan kearah yang positif maka akan dilakukan pembinaan dan penguatan sehinga produknya menjadi legal, tapi kalau prilakunya tindak pidana baru dilakukan dengan tegas," ucap Yosef.

Dipublish Oleh - Diskominfo Kepri