Selamat Datang di Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau || Tanggal : 20-Feb-2019 | Pukul : 04:14:43 , Selamat Malam
Logo Jembatan Dompak Kepri Secara Keseluruhan Menjadi Simbol Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Yang Selalu Ingin Terhubung Dengan Masyarakatnya, Selalu Terbuka dan Selalu Mempersembahkan Yang Terbaik Bagi Siapapun Yang Menemuinya. "757 Disingkat Jadi Ju Ma Ju yang Didefinisikan dengan maju-maju. Kepri Maju".
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Dinas Komunikasi Dan Informatika
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Maritim, Agung Kuswandono, pihaknya akan mendorong Pertamina menambah kouta Bahan Bakar Minyak (BBM) serta membangun Depo di Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA). Langkah ini kata dia, untuk mengantisipasi kekurang BBM supaya tidak terjadi kelangkaan. "Kita hanya bisa mendorong kepada Pertamina agar dapat memenuhi permintaan masyarakat Anambas yang sangat membutuhkan BBM. Apalagi di daerah ini didominasi oleh nelayan yang membutuhkan BBM untuk pergi melaut,"ujar Agung, usai rapat Koordinasi Peningkatan aksesbilitas energi untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Anambas, Kamis (11/8).
Selain itu lanjut Agung, pihaknya juga akan mendorong Pertamina menerapkan BBM satu harga, dan terpenting adalah bagaimana merobah pola pikir agar tidak hanya memikirkan bisnis yang berujung pada keuntungan. Namun berpikir bagaimana memenuhi kebutahan masyarakat. "Jangan membangun karena memikirkam keuntungan, tetapi bangunlah sesuai kebutuhan masyarakat. Saya ada dengar, kalau kebutuhan BBM Anambas sudah 80.000 kiloliter, maka dibangun depo. Ini yang salah, kalau ditunggu seperti itu maka bisa 5-10 tahun mendatang terwujud. Kemudian ini juga akan mempengaruhi perekonomian masyarakat," ucapnya.
Agung juga telah memiliki terobosan baru yang butuh koordinasi dengan lintas kementerian tentang depo terapung menggunakan kapal tanker illegal yang persidangannya sudah memiliki hukum tetap. Untuk ditempatkan di daerah Natuna dan Anambas yang dapat mengatasi persoalan BBM. "Saya pikir kalau kapal-kapal tangker hasil tangkapan yang ada sebaiknya dijadikan depo terapung, maka tidak akan kemana mana untuk mengatasi persoalan BBM di Anambas,"tukasnya.
Sementara itu Bupati Anambas, Abdul Haris, mengatakan Anambas sejauh ini masih kekurangan BBM. Keluhan tersebut langsung disampaikan pada rapat tersebut. Apalagi kedatangan deputi merupakan kali ke dua ke Anambas. "Kebutuhan BBM Anambas mencapai 60.920 kiloliter per tahun, sementara kuota BBM saat ini tidak sampai segitu. Bahkan sangat kekurangan,"jelasnya. Ia menyebutkan, kebutuhan BBM meliputi minyak tanah untuk keperluan rumah tangga, solar kebutuhan nelayan, kapal yacht, PLN, solar industri untuk perusahaan migas, keperluan solar bagi kapal patroli keamanan dan pertahanan, serta premium transportasi darat.
Haris berharap, kunjungan kedua Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Maritim bisa menjawab kebutuhan masyarakat Anambas akan BBM. Serta membangun depo minyak di Anambas, untuk mengurangi kost masyarakat. "Ini kunjangan kedua rombongan Deputi ke Anambas, kami berharap penambahan kuota BBM bisa terealisasi. Kami juga butuh pembangunan depo di Anambas, agar mengurangi cost masyarakat dan mencegah kelangkaan BBM ketika musim angin utara,"pungkasnya.