TUTUP

Selamat Datang di Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau || Tanggal : 22-Jul-2019 | Pukul : 18:46:43 , Selamat Sore !!

×

Logo Jembatan Dompak Kepri Secara Keseluruhan Menjadi Simbol Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Yang Selalu Ingin Terhubung Dengan Masyarakatnya, Selalu Terbuka dan Selalu Mempersembahkan Yang Terbaik Bagi Siapapun Yang Menemuinya. "757 Disingkat Jadi Ju Ma Ju yang Didefinisikan dengan maju-maju. Kepri Maju".

Cetak

Kepriprov.go.id

Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau
TUTUP

Lembaga Penyiaran di Kepri Dievaluasi

Penulis Asiik3 - 16 October 2018
97
Ketua dan komisioner KPI Kepri saat di sela melakukan monev di salah satu lembaga penyiaran radio di Tanjungpinang. Foto Oleh : Istimewa

TANJUNGPINANG - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melakukan monitoring dan evaluasi sebanyak 45 lembaga penyiaran yang memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran di tujuh kabupaten/kota se-Kepri.

Monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap lembaga penyiaran dilakukan KPID Kepri sejak pekan lalu, dengan mendatangi langsung sejumlah lembaga penyiaran, baik Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) televisi dan radio, Lembaga Penyiaran Belangganan (LPB) satelit, kabel dan terestrial, Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) radio dan televisi serta Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) radio.

"Monitoring dan evaluasi (Monev) ini penting. Selain untuk pembaharuan data base lembaga penyiaran, kami juga ingin melihat dan mengetahui perkembangan lembaga penyiaran, terutama sumber daya manusianya, agar tujuan penyiaran tecapai bukan hanya dalam segi bisnis," kata Ketua KPID Kepri, Henky Mohari di Tanjungpinang, Senin.

KPID Kepri menargetkan seluruh lembaga penyiaran yang ada di Kepri bisa dievaluasi hingga akhir Oktober 2018 untuk mengetahui langsung mulai dari perizinan hingga perkembangan lembaga penyiaran.

Selain menyangkut perizinan, KPID Kepri dikatakan Hengky juga fokus kepada program siaran maupun isi siaran yang disiarkan atau ditayangkan oleh lembaga penyiaran.

"Ini sangat erat kaitannya dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang telah ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat," tegasnya.

Hengky juga menegaskan jika Lembaga penyiaran wajib menaati P3 dan SPS yang telah ditetapkan KPI Pusat, agar pemanfaatan frekuensi radio sebagai ranah publik bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan masyarakat dan memperkokoh integrasi nasional.

Henky mengatakan lembaga penyiaran di Kepri diharapkan lebih memperbanyak siaran atau program acara terkait dengan siaran perbatasan agar mampu mengimbangi siaran-siaran dari negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia yang hari-hari bisa dinikmati masyarakat secara langsung melalui televisi dan radio.

"Ini sangat penting untuk menjaga rasa nasionalisme dan cinta Tanah Air tetap tumbuh di masyarakat perbatasan," ujarnya.

Dalam monev tersebut KPID Kepri juga menerima berbagai masukan dan keluhan dari lembaga penyiaran terutama terkait pemutakhiran data, pajak penyiaran dan pajak stasion radio serta persoalan lainnya.

"Masukan untuk KPID cukup banyak, salah satunya kedepan kami akan melaksanakan program sekolah P3SPS agar mampu meningkatkan SDM dibidang penyiaran bagi lembaga penyiaran," pungkasnya.

Dipublish Oleh - Diskominfo Kepri