TUTUP

Selamat Datang di Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau || Tanggal : 16-Jun-2019 | Pukul : 05:53:51 , Selamat Malam

×

Logo Jembatan Dompak Kepri Secara Keseluruhan Menjadi Simbol Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Yang Selalu Ingin Terhubung Dengan Masyarakatnya, Selalu Terbuka dan Selalu Mempersembahkan Yang Terbaik Bagi Siapapun Yang Menemuinya. "757 Disingkat Jadi Ju Ma Ju yang Didefinisikan dengan maju-maju. Kepri Maju".

Cetak

Kepriprov.go.id

Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau
TUTUP

Kepri Persiapkan Sail Kepri 2019 - Tingkatkan Kunjungan Wisatawan Ke Kepri

Penulis asiik1 - 18 October 2018
109
Kapal yacth berlabuh di Perairan Kepulauan Anambas beberapa waktu lalu. Foto Oleh : Asiik3

TANJUNGPINANG - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Haripinto menyampaikan keluhan nelayan dalam memperolwh ijin pelayaran kepada Kementerian Perhubungan.

"Nelayan di Kepri mengeluhkan pengurusan ijin berlayar yang sulit dan lama," kata Haripinto yang dihubungi dari Tanjungpinang, Rabu.

Ia menjelaskan nelayan harus mengantongi dua surat untuk dapat melaut yakni surat ijin penangkapan ikan dan surat ijin berlayar.

Surat ijin penangkapan ikan diterbitkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri, namun sebelumnya harus urus surat ijin berlayar di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 
Pelabuhan. Urus ini membutuhkan waktu yang lama.

Senator asal Kepri itu menambahkan kapal ikan yang digunakan nelayan berukuran kecil dengan kapasitas tidak mencapai 30 GT. 

"Nelayan harus mengurus ijin pelayaran dan ijin penangkapan ikan dalam waktu yang lama," ujarnya.

Ijin dengan birokrasi yang panjang dan lama membuat nelayan kecewa, karena mereka harus bekerja. Jika nelayan memaksakan berlayar dan menangkap ikan, mereka harus berhadapan dengan aparat.

"Nelayan Batam, Karimun, Natuna dan Kepulauan Anambas mengeluhkan persoalan itu. Kalau gunakan jasa agen, uang lagi, biaya lagi," ujarnya.

Haripinto mengatakan nelayan memiliki jasa yang besar bagi masyarakat Kepri. Setiap hari mereka melaut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Karena itu, kata dia instansi terkait yang menangani perijinan pelayaran dan penangkapan ikan harus membenahi sistem pelayanan. Pelayanan publik harus ditingkatkan sehingga tidak menghambat nelayan dalam mencari nafkah.

"Harus ada solusi, beri solusi yang terbaik," katanya.

Ia mengatakan Kepri terdiri dari 1.796 pulau, dan sekitar 400 pulau berpenghuni. Sementara KSOP hanya ada di Batam dan Tanjungpinang sehingga nelayan harus mengurus ijin pelayaran yang berada pada dua kota itu.

"Kami berharap ada solusi, seperti sistem pelayanan modern dibangun melalui daring. Ini juga untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan," katanya.

Dipublish Oleh - Diskominfo Kepri