TUTUP

Selamat Datang di Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau || Tanggal : 20-Sep-2019 | Pukul : 01:06:58 , Selamat Malam

×

Logo Jembatan Dompak Kepri Secara Keseluruhan Menjadi Simbol Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Yang Selalu Ingin Terhubung Dengan Masyarakatnya, Selalu Terbuka dan Selalu Mempersembahkan Yang Terbaik Bagi Siapapun Yang Menemuinya. "757 Disingkat Jadi Ju Ma Ju yang Didefinisikan dengan maju-maju. Kepri Maju".

Cetak

Kepriprov.go.id

Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau
TUTUP

Penulis sugiarto doso - 22 October 2018
270
Foto Oleh : Sugiarto Doso
TANJUNGPINANG - Pada Kamis, (18/10/2018) bertempat di Nagoya Plaza hotel Batam dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan diselenggarakan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Kepri dimana kegiatan ini  merupakan agenda rutinitas dari Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan Subbid.Organisasi Kemasyarakatan.  Peserta dalam kegiatan tersebut adalah Yayasan/perkumpulan, Paguyuban dan sejumlah Ormas/LSM yang berada di Kota Batam.  Batam menjadi lokasi kegiatan dengan pertimbangan bahwa hampir 70% DPP dan Ormas yang ada di Provinsi Kepri beralamat di Kota Batam.  Dalam pembukaan kegiatan ini Kepala Badan Kesbangpol Kepri,Ir.Lamidi MM yang diwakili Sekretaris Badan Kesbangpol Kepri Herman Prasetyo, SE.Ak, MM menyampaikan bahwa dinamika perkembangan ormas, dalam wujud dan jenis serta bentuknya mengalami metamorfosa sejalan dengan perkembangan peradaban manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum dan tata kelola negara. Ormas juga mengalami perubahan wujud, jenis dan bentuknya, perubahan cakupan sektor/bidang garapannya, cara-cara dalam melakukan aktifitas dan relasi dengan lingkungannya.  Perkembangan jumlah ormas yang begitu pesat, tidak diimbangi dengan pengaturan yang komprehensif, sehingga seringkali menyebabkan permasalahan baik dari segi legalitas, akuntabilitas, fasilitas pelayanan, pemberdayaan hingga masalah dalam penegakan hukum.  Dalam pengarahannya juga, pejabat senior keuangan ini, menjelaskan dikeluarkannya Perppu No.2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas adalah sebagai suatu dinamika demokrasi yang juga mencerminkan suasana kebatinan, semangat, pemikiran dan visi yang kuat berbagai unsur di masyarakat, demi tersusunnya suatu kebijakan yang komprehensif, memadai dan berkualitas dengan mempertimbangkan aspek filosofis, historis, sosiologi dan yuridis sesuai kebutuhan, aspirasi kehendak dan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara dan pada tgl.22 November 2017 telah dijadikan UU Nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan Peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan UU Nomor 17 tahun 2013 ttg Ormas menjadi UU.  Ada 3 (tiga) Permendagri yang ditetapkan di tahun 2017 yaitu Permendagri Nomor 56 tahun 2017 tentang Pengawasan Ormas di lingkungan Kemendagri dan Pemda, Permendagri Nomor 57 tahun 2017  tentang Pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi ormas, Permendagri Nomor 58 tahun 2017  tentang Kerjasama Kemendagri dan Pemda dengan Ormas dan badan atau lembaga dalam bidang politik dan pemerintahan umum.       Sebagai Narasumber   dalam kegiatan ini adalah dari Direktorat Binmas Polda Kepri dan Badan Kesbangpol Kepri. Dalam arahannya Kasi Korwas Polsus Polda Kepri menjelaskan arti pentingkan sinergitas ormas dengan pihak keamanan dalam mewujudkan Kepri yang damai pada Pemilu 2019. Saat ini berita2 ttg hoaks semakin menjadi viral di dunia maya pada tahun politik ini.  Bagi Ormas untuk lebih bijak menggunakan medsos jangan sampai larut dlm memberitakan berita2 hoaks karena UU ITE sudah menanti penyebar berita bohong (hoaks) dan penjelasan dari Kasubbid Ormas Kesbangpol Kepri,Dr. Indra Syahputra tentang tatacara pendaftaran Ormas yg berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum.  Jika suatu Ormas yg telah memiliki SKT dari Kemenkumham maka di Pemda cukup melaporkan keberadaannya di Badan Kesbangpol Provinsi untuk tingkat Provinsi. Dan Kab/kota untuk tingkat Kab/kota, karena jika Ormas tidak didaftarkan atau terdata di Pemda maka sulit bagi Pemda untuk melakukan pembinaan dan memberikan bantuan pada ormas itu.  Saat ini pemberian bantuan hibah dan sosial sudah ada aturannya selain ormas tersebut sudah berdiri selama 3 tahun, ormas harus sehat maksudnya secara rutin melaporkan aktifitasnya minimal per 6 bulan kepada Pemerintah sesuai dimana ia terdaftar. Kasubid Ormas yang akrab dipanggil pak In ini menjelaskan bahwa Ormas tidak dapat diberikan bantuan setiap tahunnya oleh pemerintah dengan tujuan pemerataan kecuali Organisasi yg dibentuk oleh Pemerintah yang dibentuk berdasarkan UU atau produk hukum lainnya dpt diberikan secara rutin, itupun disesuaikan dengan kemampuan daerah. Indra mencontohkan organisasi ini seperti KNPI, Pramuka, Forum2 binaan Kesbangpol FKUB, FPK, FKDM  dllnya. Pemberian bantuan hibah dan Sosial ini sudah diatur dalam Permendagri Nomor 32 tahun 2011 ttg pedoman pemberian hibah dan bansos yg bersumber dari APBD dan Pergub Nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman pemberian hibah dan bansos yg bersumber APBD Kepri.  Kasubid Ormas yang  sudah malang melintang pada Badan Kesbangpol lebih 12 tahun dan 4 tahun menanggani Ormas menjelaskan trik dan tips untuk mendapatkan bantuan pemerintah. Beliau mengibaratkan seperti kita ingin dekat seseorang yg kita senangi untuk mendapatkan simpati dan perhatian, tentu berbagai upaya dilakukan.  Begitu juga dg ormas yg ingin mendapatkan bantuan, sambil beliau berseloroh memberikan Nomor WA beliau kepada Ormas dan kalau muncul gambar saya, jangan ragu untuk mencoblosnya, suasana menjadi riuh kembali, begitulah cara indra menghidupkan suasana pada jam rawan untuk tidur.  Kegiatan pada hari itu ditutup dengan kedatangan Kaban Kesbangpol Kepri yg menambah hidup suasana dengan pantun2 penutup beliau dan dikunci dengan deklarasi Anti hoaks oleh Ormas bersama pemprov Kepri mewujudkan pemilu damai di Kepri 2019.   Hadir pada acara tersebut juga Kepala Bidang Ketahanan Seni Budaya Agama, drs syamsul Khairil. Serta staff Kesbangpol Kepri.  Dipublish Oleh - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik