Selamat Datang di Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau || Tanggal : 25-Apr-2018 | Pukul : 03:02:48 , Selamat Malam

×

Logo Jembatan Dompak Kepri Secara Keseluruhan Menjadi Simbol Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Yang Selalu Ingin Terhubung Dengan Masyarakatnya, Selalu Terbuka dan Selalu Mempersembahkan Yang Terbaik Bagi Siapapun Yang Menemuinya. "757 Disingkat Jadi Ju Ma Ju yang Didefinisikan dengan maju-maju. Kepri Maju".

TUTUP
Cetak

Kepriprov.go.id

Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau

Disperindag: Sinergisitas Antar lembaga Cegah Produk Berbahaya

Penulis Asiik2 - 08 April 2018

Disperindag: Sinergisitas Antarlembaga Cegah Produk Berbahaya Foto Oleh : Asiik3

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau menegaskan sinergisitas antarlembaga satu-satunya jalan untuk mencegah produk berbahaya masuk ke wilayah ini.

"Jika ingin barang-barang ilegal, berbahaya dan merugikan masyarakat tidak masuk di Kepri, maka tidak ada kata lain selain semua lembaga terkait bersinergi," kata Kepala Disperindag Kepri Burhanudin di Tanjungpinang, Selasa.

Ia mengatakan masing-masing lembaga memiliki kewenangan yang berbeda. Karena itu, tegasnya permasalahan produksi, distribusi hingga penjualan barang berbahaya yang merugikan masyarakat tidak dapat diselesaikan oleh satu atau dua lembaga.

"Kewenangan yang membatasi ruang gerak lembaga. Jadi harus ditangani bersama-sama," katanya.

Ia menyontohkan produk sarden kalengan yang mengandung cacing gilig seharusnya diselesaikan oleh lembaga-lembaga terkait mulai dari hulu hingga ke hilir. Sinergisitas antarlembaga itu akan menghambat produk yang merugikan konsumen dijual di pasar.

"Menyelesaikan permasalahan ini tidak bisa secara sporadis, harus bersama-sama. Pemerintah pusat juga memiliki andil dalam mengatasi permasalahan ini lantaran diberi kewenangan untuk menetapkan produsen dan kuota produk impor," ucapnya.

Burhanudin menegaskan jangan berharap Disperindag Kepri dapat mengatasi produk ilegal tanpa bantuan dari lembaga lain. Karena Disperindag hanya diberi kewenangan memeriksa barang yang sudah beredar, contohnya apakah produl tersebut memiliki label SNI atau tidak.

"Kalau pemeriksaan isi dalam produk tersebut bukan kewenangan kami. Jadi masih sama-sama bersinergi mengawasi mulai dari jalur distribusi, penyimpanan hingga penjualan. Yang harus diperketat pengawasannya itu di pintu masuk barang tersebut," ujarnya.

©