TUTUP

Selamat Datang di Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau || Tanggal : 20-Jun-2019 | Pukul : 23:15:11 , Selamat Malam

×

Logo Jembatan Dompak Kepri Secara Keseluruhan Menjadi Simbol Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Yang Selalu Ingin Terhubung Dengan Masyarakatnya, Selalu Terbuka dan Selalu Mempersembahkan Yang Terbaik Bagi Siapapun Yang Menemuinya. "757 Disingkat Jadi Ju Ma Ju yang Didefinisikan dengan maju-maju. Kepri Maju".

Cetak

Kepriprov.go.id

Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau
TUTUP

Pemko Tanjungpinang Terapkan Perda KTR 2019 Mendatang

Penulis SN - 25 October 2018
77
Ilustrasi Foto Oleh : Diskominfo Kepri

TANJUNGPINANG - Pemerintah Kota Tanjungpinang akan mulai memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada 2019 mendatang. Dilansir Batam Today, sejumlah tempat layanan umum seperti sekolah, rumah sakit, kawasan pelabuhan serta tempat-tempat pelayanan umum lainnya, menjadi area terlarang bagi masyarakat untuk merokok. Hal itu terungkap dalam uji publik Ranperda Kawasan Tanpa Rokok, yang dilaksanakan dinas kesehatan pemerintah provinsi Kepri, bersama semlah lembaga, akademisi dan element masyarakat lainya, di Aula Kampus Poltekkes Kemenkes Republik Indonesia Tanjungpinang, Senin (22/10/2018) lalu.

Lebih lanjut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang Rustam mengatakan, pengajuan dan pemberlakuan larangan merokok di sejumlah kawasan umum yang ditentukan ini, bertujuan untuk melindungi kesehatan hak masyarakat dan orang, yang bukan perokok. Demikian juga para ibu hamil dan anak-anak kota Tanjungpinang di masa mendatang. "Rencananya, setelah uji publik ini, 6 bulan ke depan Bagian Hukum Pemko Tanjungpinang akan mengajukan Ranperda ini ke DPRD untuk dibahas, dan setelah disahakan, 2019 diharapkan dapat diterapkan," ujar Rustam, Rabu (24/10).

Rustam menjelaskan, dari uji publik yang dilaksanakan, kebanyakan para peserta menyetujui Ranperda KTR tersebut disahkan menjadi Perda. Dengan catatan, agar diatur secara rinci dalam Peraturan Walikota (Perwako) guna mengatur implementasi larangan kawasan rokok baik di kawasan pelayanan pendidikan, rumah sakit hingga pelabuhan penumpang. "Itu masukan dari para Bhabinkamtibmas, para perwakilan kelurahan, LSM anti narkoba, Perguruan Tinggi, rumah sakit dan peserta lainnya,"jelas Rustam.

Rustam menambahkan, catatan yang dilahirkan oleh peserta uji publik KTR antara lain, pada Pasal 17 Ranperda l, tentang denda yang sebelumnya berbunyi, "Disetorkan ke kas Negara" Diminta diubah menjadi "Disetor ke kas daerah", kemudian ditambah sanksi sosial bagi warga yang melanggar aturan. Selanjutnya, larangan menjual rokok kepada anak di bawah 18 tahun, diwujudkan dengan membuat surat pernyataan bagi penjual rokok. Kantor pemerintah wajib memasang poster/banner KTR di wilayah pintu masuk. "Di sekolah tidak perlu poster/banner KTR di kawasan sekolah karena itu artinya murid akan berpikir boleh merokok di luar sekolah," imbuhnya.

Dipublish Oleh - Diskominfo Kepri