TUTUP

Selamat Datang di Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau || Tanggal : 23-Sep-2019 | Pukul : 13:47:34 , Selamat Siang !!

×

Logo Jembatan Dompak Kepri Secara Keseluruhan Menjadi Simbol Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Yang Selalu Ingin Terhubung Dengan Masyarakatnya, Selalu Terbuka dan Selalu Mempersembahkan Yang Terbaik Bagi Siapapun Yang Menemuinya. "757 Disingkat Jadi Ju Ma Ju yang Didefinisikan dengan maju-maju. Kepri Maju".

Cetak

Kepriprov.go.id

Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau
TUTUP

Penulis sugiarto doso - 29 October 2018
197
Foto Oleh : Sugiarto Doso
JAKARTA - Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) pada Kamis,  (25/10)  pukul 20.00 Wib, bertempat di Ibis Style Hotel kawasan Sunter Jakarta Utara melaksanakan Rapat Konsolidasi Paska Pelaksanaan Pilkada tahun 2018. Rapat digelar dalam Rangka Mendukung Kesiapan Pileg dan Pilpres 2019. Kegiatan ini  diikuti oleh 30 Karo Pemerintahan dan Kepala Kesbangpol Prov serta 20 Kadis Kominfo Prov terpilih.  Pejabat Kesbangpol Kepri Drs. indra Syahputra yang merupakan kasubid perilaku ormas dikirim untuk mengikuti rapat penting tersebut.  Kegiatan ini dibuka oleh Dirjen Otda : Sumarsono dan dalam pengarahannya memberi penekanan : 1. Performa Karo Pemerintahan harus aktif, jangan menunggu harus jemput bola bila perlu gunakan WA group sehingga cepat dan akurat data yg masuk;  2. Kasus OTT yg terjadi akhir2 ini oleh pejabat membuat Otda harus menyusun Tim Pembentukan Pasca OTT karena pada asasnya pemerintahan tidak boleh kosong, harus terus berjalan.  Dirjen Otda ini yg pernah menjadi Plt.Gubernur DKI ini mengatakan ada 2 hal pokok yg harus disikapi dalam Pemilu yaitu : 1. Netralitas ASN yg selalu dipertanyakan karena banyak PPK yg lambat bahkan tdk menindaklanjuti temuan dan mengambil tindakan sehingga jika putusan pusat tentang ASN yg bermasalah dg Rekomendasi adalah final dan mutlak diberhentikan atau penurunan, penundaan kepangkatan dll.  2. Data E-KTP yg sampai saat ini belum tuntas dan harus ditindaklanjuti karena dalam Pilpres dan Pileg 2019 bahwa Surat Keterangan (suket) tdk berlaku untuk pemilih. Tugas Kesbang kata Sumarsono, dalam hal ini adalah mengendalikan isu isu Sara yg semakin marak terjadi dan sambil berseloroh beliau mengatakan Seharusnya di tahun politik ini harus diberikan porsi yg lebih besar kepada Kesbangpol, lihat Biro Pemerintahan dan Dinas Kominfo karena tannggub jawab yg di emban oleh ke-3 OPD ini berat.  Dalam penyelesaian masalah Dirjen otda ini mengingatkan kepada Kepala Daerah dan jajarannya/OPD harus netral dan bijak karena pihak ke-3 selalu menunggu kesempatan ini untuk memecah belah persatuan dan kesatuan dg membuat konflik dan kegaduhan. Untuk Kominfo dia berpesan untuk terus melakukan video conference secara rutin karena media ini dapat membuat pemerintah pusat dapat cepat mengetahui situasi daerah yg berkembang saat ini. Setiap OPD harus membuat WA group saling bertukar informasi yg berpusat pada kementerian induknya. Sebagai kata kunci, beliau menghimbau dalam menghadapi tahun politik ini kita harus meningkatkan sinergitas kita, jika keadaan kritis maka langkah yg diambil adalah manajemen krisis yg mana tindakannya harus cepat bukan menunggu mengikuti jadwal (reguler).  Saya minta Biro Pemerintahan, Kesbangpol dan Kominfo untuk mengawal pelaksanaan tahapan Pilpres, pileg sesuai aturan dan sukses. Demikianlah dalam menutup acara pembukaan kegiatan ini diakhiri dg photo bersama.Drs Indra Syahputra pada website ini mengaku senang bisa hadir mengikuti rapat. Apa yang dihasilkan dalam pesan Dirjen Otda tersebut akan disampaikan pada pimpinan usai dari Jakarta.  Dipublish Oleh - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik