TUTUP

Selamat Datang di Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau || Tanggal : 10-Apr-2020 | Pukul : 17:02:27 , Selamat Sore !!

×

Logo Jembatan Dompak Kepri Secara Keseluruhan Menjadi Simbol Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Yang Selalu Ingin Terhubung Dengan Masyarakatnya, Selalu Terbuka dan Selalu Mempersembahkan Yang Terbaik Bagi Siapapun Yang Menemuinya. "757 Disingkat Jadi Ju Ma Ju yang Didefinisikan dengan maju-maju. Kepri Maju".

Cetak

Kepriprov.go.id

Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau
TUTUP

Penulis SN - 08 November 2018
164
Foto Oleh : Diskominfo Kepri
TANJUNGPINANG - Sekdaprov H TS. Arif Fadillah mengatakan wilayah Kepulauan Riau yang lebih luas wilayah lautannnya dibandingkan daratan merupakan keuntungan sekaligus tantangan dalam penyelenggaraaan pemerintahan. Ada banyak potensi terjadinya pelanggaran di wilayah perairan Provinsi Kepulauan Riau, yang harus ditegakkan. “Luas daratan kita hanya 4 persen, dan lautan hingga 96 persen. Oleh karena itu diperlukan penegakan hukum di laut yang tegas dan menjunjung tinggi nilai kebenaran,” kata Sekda pada acara Focus Group Discussion dengan tema Implementasi dan Implikasi Penegakan Hukum Laut di Hotel CK Tanjungpinang, Rabu (07/11). Sekda mengatakan banyak sekali pelanggaran yang terjadi di wilayah laut diantaranya illegal fishing, penyelundupan barang, transaksi narkoba. Semua itu berdampak buruk bagi perkembangan dan pembangunan di Provinsi Kepri. “Kerjasama dari semua pihak baik dari Angkatan Laut, Polair, Bea dan Cukai, Bakamla dan Kejaksaaan sangat diperlukan untuk meminimalisir dan menekan angka kejahatan di laut kita. Dengan menekan angka kejahatan di laut maka kita bisa makmsimal memanfaatkan kekayaan laut kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. Sekda berharap Focus Group Discussion (FGD) ini dapat berjalan sebagaimana diharapkan dan dapat menghasilkan keputusan dan kesepakatan yang tentunya akan membawa perubahan yang lebih baik dalam penegakan hukum khususnya di wilayah perairan Kepri. “Kita berharap hasil dari diskusi ini nantinya bisa diimplementasikan serta diaplikasikan oleh semua aparat yang terlibat dalam penanganan masalah hukum di laut serta sinergi serta koordinasi antar lembaga menjadi lebih baik,” ucapnya. Sementara itu, Kajati Kepri Asri Agung Putra dalam sambutannya sekaligus membuka Focus Group Discussion (FGD) ini mengatakan kegiatan ini sangat penting karena laut yang sangat luas di Kepri membuka terjadinya peluang yang lebih besar untuk terjadinya kejahatan serta pelanggaran. Akan tetapi penanganan pelanggaran di wilayah laut tidak semudah di daratan karena melibatkan banyak instansi diantaranya Polair, Angkatan Laut, Bea Cukai, Balai POM serta kejaksaan. Oleh karena itu acara ini adalah kesempatan bagi semua instansi untuk kembali bersinergi dan menyamakan persepsi mencari solusi dalam penegakan hukum di laut. “Penegakan hukum di laut harus berkualitas, proporsional dan bermartabat,” kata Asri. Dipublish Oleh - Diskominfo Kepri