TUTUP

Selamat Datang di Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau || Tanggal : 12-Jul-2020 | Pukul : 13:45:30 , Selamat Siang !!

×

Logo Jembatan Dompak Kepri Secara Keseluruhan Menjadi Simbol Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Yang Selalu Ingin Terhubung Dengan Masyarakatnya, Selalu Terbuka dan Selalu Mempersembahkan Yang Terbaik Bagi Siapapun Yang Menemuinya. "757 Disingkat Jadi Ju Ma Ju yang Didefinisikan dengan maju-maju. Kepri Maju".

Cetak

Kepriprov.go.id

Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau
TUTUP

Penulis Asiik2 - 12 November 2018
181
Foto Oleh : Diskominfo Kepri
TANJUNGPINANG - Pemerintah Provinsi Kepri (Pemprov) Kepri mengatakan akan terus mengupayakan segera ditetapkannya undang-undang kepulauan di Provinsi Kepri. Pasalnya, dengan adanya Undang-Undang Kepulauan ini, Pemprov dapat memiliki kewenangan dalam mengelola potensi kepulauan yang dimiliki Provinsi Kepri. Hal ini disampaikan Gubernur Kepri H Nurdin Basirun di Tanjungpinang beberapa waktu lalu. "Setelah kewenangan hak labuh jangkar kita dapatkan, kini tinggal kewenangan Rancangan Undang-Undang Provinsi Kepulauan kita gesa," ungkap Gubernur. Karena, menurut Gubernur, adanya Rancangan Undang-Undang Provinsi Kepulauan ini dapat mempermudah dan menjadi dasar hukum dalam pengelolaan wilayah kepulauan. "Apalagi kita (Kepri.red) memiliki banyak pulau-pulau baik berpenghuni maupun tidak, sehingga untuk mengelolanya dibutuhkan aturan dan kewenangan Khusus," ungkap Gubernur. Baik dalam pengelolaannya, maupun bagaimana pemanfaatan nya , lanjut Gubernur diperlukan keberadaan RUU ini. "Kita harapkan agar RUU ini segera ditetapkan agar percepatan pembangunan kawasan kepulauan yang ada di Kepri tercipta," kata Gubernur. Dipublish Oleh - Diskominfo Kepri