TUTUP
Selamat Datang di Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau || Tanggal : 19-Dec-2018 | Pukul : 21:10:41 , Selamat Malam
×

Logo Jembatan Dompak Kepri Secara Keseluruhan Menjadi Simbol Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Yang Selalu Ingin Terhubung Dengan Masyarakatnya, Selalu Terbuka dan Selalu Mempersembahkan Yang Terbaik Bagi Siapapun Yang Menemuinya. "757 Disingkat Jadi Ju Ma Ju yang Didefinisikan dengan maju-maju. Kepri Maju".

Cetak

Kepriprov.go.id

Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau
TUTUP

Komisi Informasi Provinsi Kepri Monitoring Informasi Publik Pemkab Bintan

Penulis SN - 06 December 2018
19
Ilustrasi Foto Oleh : Diskominfo Kepri

TANJUNGPINANG - Pemkab Bintan dikunjungi Komisi Informasi Provinsi Kepri (KI). Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka visitasi monitoring dan evaluasi terkait layanan informasi publik. Dilansir Tribunnews, anggota Tim Visitasi Komisi Informasi Provinsi Kepri Liesminidiningsih mengatakan, kunjungan tersebut dalam rangka menuntaskan rangkaian penilaian terhadap seluruh Badan Publik di tahun 2018. Penilaian terbagi dalam dua model, yakni SAQ (Self Assesment Questionnaire) dan Visitasi. SAQ adalah kuisioner yang diisi mandiri oleh badan publik terkait ketersediaan dasar hukum, sarana dan parasarana yang menunjang keterbukaan informasi publik di tempat mereka. Sedangkan visitasi adalah monitoring langsung dari Tim penilai KI Prov Kepri ke Badan Publik bersangkutan. "Kita lakukan visitasi monitoring terhadap layanan badan publik. Selain melalui SAQ dan Visitasi, sesuai dengan Amanat Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008," ujar Liesminidiningsih, Selasa (4/12).

Kepala Sub Bagian Teknologi dan Informatika Setda Bintan R M Zulfakar menuturkan keterbukaan informasi publik tidak bisa lagi dihindari mengingat teknologi informasi yang terus berkembang. Namun keterbukaan informasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 harus menjadi rambu-rambu bagi badan publik untuk lebih memahami penting nya transparansi informasi. "Era keterbukaan informasi merupakan suatu kewajiban pada saat ini. Keterbukaan informasi terselenggara dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dan mewujudkan 'good governance' dan  bukanlah suatu tugas yang mudah karena keterbukaan informasi adalah mencakup mental, mindset, sikap dan budaya yang memerlukan komitmen, konsistensi, koordinasi, kolaborasi dan komunikasi untuk mewujudkannya,"kata Zulfakar.

Dipublish Oleh - Diskominfo Kepri