TUTUP
Selamat Datang di Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau || Tanggal : 19-Dec-2018 | Pukul : 20:34:46 , Selamat Malam
×

Logo Jembatan Dompak Kepri Secara Keseluruhan Menjadi Simbol Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Yang Selalu Ingin Terhubung Dengan Masyarakatnya, Selalu Terbuka dan Selalu Mempersembahkan Yang Terbaik Bagi Siapapun Yang Menemuinya. "757 Disingkat Jadi Ju Ma Ju yang Didefinisikan dengan maju-maju. Kepri Maju".

Cetak

Kepriprov.go.id

Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau
TUTUP

DKP Lingga Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan

Penulis SN - 06 December 2018
45
Ilustrasi Foto Oleh : Diskominfo Kepri

LINGGA - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lingga, Kepulauan Riau, berusaha keras meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional di Negeri Bunda Tanah Melayu. Tidak hanya fokus pada alat tangkap, namun DKP lebih kepada usaha budidaya.

Dilansir Batamnews, Anggota Komisi II DPRD Lingga Agoeng Soetono menilai upaya DKP merupakan terobosan yang cukup baik. Itu berguna membuat nelayan lebih kuat dan mandiri serta ikut sebagai pelaku usaha mikro. Selain itu, menurutnya Pemerintah Daerah (Pemda) Lingga juga akan membuat nelayan bisa  memperoleh jaminan perlindungan berupa asuransi. Maka diharapkan kerjasama yang baik bagi masyarakat nelayan dalam memberikan input data yang benar ketika petugas melakukan pendataan. "Informasi data ini sangat penting, mengingat jumlah nelayan kita dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dari 8.500 meningkat menjadi 12.000 kelompok rumah tangga produktif," kata Agoeng, Kamis (6/12).

Lanjut dia, keakuratan data juga diperlukan untuk mengetahui jumlah kebutuhan BBM nelayan. Sebab, menurutnya nelayan berhak mendapatkan BBM bersubsidi. "Kami sangat mengapresiasi langkah DPR-RI dan pemerintah yang telah mengesahkan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Penambak Garam yang dinilai memiliki instrumen terlengkap di dunia. Indonesia telah menjadi pelopor negara-negara di dunia untuk mengoperasikan perlindungan nelayan ke dalam kebijakan domestik," ujarnya.

Agoeng menjelaskan, selama ini ketidak pastian hukum sering menghalangi usaha peningkatan kesejahteraan nelayan. Hal itu berupa jaminan perlindungan wilayah penangkapan ikan, perlindungan usaha, permodalan sampai jaminan kecelakaan, khususnya bagi pelaku usaha kecil mikro dan tradisional. "UU perlindungan Nelayan ini telah menjawab kebutuhan akan kepastian hukum bagi nelayan tradisional. Maka ke depan tidak lagi ada menteri maupun kepala daerah yang abai terhadap prioritas kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan dan penambak garam," ucapnya. Dengan demikian, ia juga berharap kedepannya Pemkab Lingga bisa bersinergi dengan Perbankkan untuk membuka dan memberikan kemudahan akses kredit bagi nelayan.

Dipublish Oleh - Diskominfo Kepri