TUTUP

Selamat Datang di Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau || Tanggal : 08-Apr-2020 | Pukul : 13:06:54 , Selamat Siang !!

×

Logo Jembatan Dompak Kepri Secara Keseluruhan Menjadi Simbol Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Yang Selalu Ingin Terhubung Dengan Masyarakatnya, Selalu Terbuka dan Selalu Mempersembahkan Yang Terbaik Bagi Siapapun Yang Menemuinya. "757 Disingkat Jadi Ju Ma Ju yang Didefinisikan dengan maju-maju. Kepri Maju".

Cetak

Kepriprov.go.id

Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau
TUTUP

Penulis Asiik2 - 10 December 2018
82
Foto Oleh : Diskominfo Kepri
TANJUNGPINANG - Pemerintah Provinsi Kepri melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri memastikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wayah Perairan dan Pulau-pulau Kecil di Provinsi Kepri telah berjalan sesuai aturan yang ada. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri Edy Sofyan di Tanjungpinang, Jum'at (7/12). "Semua terkait pembahasan dan proses Rancangan RZWP3K tersebut telah berjalan sesuai aturan baik itu prosesnya juga administrasi tahapannya," ungkap Edy. Edy juga memastikan bahwa pelaksanaan proses pembahasan RZWP3K ini tidak terdapat persoalan atau masalah yang berarti. "Kemarin hanya ada 2 hal yang menjadi pertimbangan walikota Batam yakni terkait kewenangan di kota Batam yang hingga saat ini yang masih tumpang tindih dan keberadaan Kawasan Strategis Nasional (KSN) diBatam Center," ungkap Edy. Sehingga untuk memperkuat pertimbangan kedua persoalan di kita Batam tersebut Walikota Batam melayangkan Surat ke Kementerian Kelautan. Namun, lanjut Edy setelah dirapatkan dan dibahas kembali di Kementerian Kelautan beberapa waktu lalu semua telah dapat berjalan baik. "Dengan beberapa pertimbangan sebagai jawaban dari permintaan kota Batam tersebut. Intinya , semua pihak kabupaten kota menyetujui adanya Ranperda RZWP3K ini di Provinsi Kepri," ungkap Edy. Edy juga menyangkal dengan pemberitaan yang mengatakan walikota Batam tidak menyetujui adanya perda RZWP3K ini. "Perda ini penting sebagai rencana tata ruang laut dan wilayah laut sebagai upaya agar pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau di Provinsi Kepri dapat terkelola dengan baik," ungkap Edy. Ini lanjut Edy,merupakan dasar hukum untuk mengatur dan menata ruang laut kita untuk berbagai kegiatan baik itu labuh jangkar, kegiatan pertambangan,serta kegiatan perikanan  lainnya. Dipublish Oleh - Diskominfo Kepri