TUTUP

Selamat Datang di Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau || Tanggal : 27-Jun-2019 | Pukul : 19:05:01 , Selamat Malam

×

Logo Jembatan Dompak Kepri Secara Keseluruhan Menjadi Simbol Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Yang Selalu Ingin Terhubung Dengan Masyarakatnya, Selalu Terbuka dan Selalu Mempersembahkan Yang Terbaik Bagi Siapapun Yang Menemuinya. "757 Disingkat Jadi Ju Ma Ju yang Didefinisikan dengan maju-maju. Kepri Maju".

Cetak

Kepriprov.go.id

Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau
TUTUP

KPBC Tanjungpinang Deklarasikan Zona Bebas Korupsi

Penulis Asiik3 - 01 March 2019
123
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Khusus Kepulauan Riau, Agus Yulianto Foto Oleh : Asiik3

TANJUNGPINANG - Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tanjungpinang mendeklarasikan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).

Kegiatan dilaksanakan di aula lantai 2, KPPBC TMP B Tanjungpinang, Jalan SM Amin, Tanjungpinang, melibatkan unsur intansi terkait mulai Pemrov Kepri, Pemko Tanjungpinang, TNI-Polri, pengusaha dan tokoh masyarakat. 

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Khusus Kepulauan Riau, Agus Yulianto mengatakan, untuk merealisasikan agenda internal itu, maka unit kerja mengintenskan kedekatan dengan seluruh elemen masyarakat dan stakeholder. Dengan tata laksana penguatan akuntabilitas, integritas, profesional serta proporsional dalam melaksanakan tugas. 

Selai meningkatkan sistem kerja, lanjut Agus,  pihaknya juga mengupayakan peningkatan strategi komunikasi dengan berbagai elemen. 

"Mudah-mudahan pencanangan bebas korupsi ini bisa menghasilkan sesuatu yang positif," ucap Agus.

Kepala KPPBC TMP B Tanjungpinang, Sodikin menambahkan, terkait deklarasi yang dilakukan, pihaknya akan mengevaluasi seluruh perangkat organisasi dan melakukan penilaian eksternal.

"Pola mekanisme penilaian oleh tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) maupun Badan Pusat Statistik Pusat," kata dia. 

Salah satu yang akan dinilai nanti diantaranya, institusi mulai dari sumber daya manusia, sistem kerja hingga kegiatan pelayanan keseharian. 

"Intinya kami sebagai obyek penilaian nanti hasil itu akan ditentukan layak atau tidaknya WBK," tutup Agus.

Dipublish Oleh - Diskominfo Kepri