TUTUP

Selamat Datang di Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau || Tanggal : 15-Nov-2019 | Pukul : 14:26:36 , Selamat Siang !!

×

Logo Jembatan Dompak Kepri Secara Keseluruhan Menjadi Simbol Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Yang Selalu Ingin Terhubung Dengan Masyarakatnya, Selalu Terbuka dan Selalu Mempersembahkan Yang Terbaik Bagi Siapapun Yang Menemuinya. "757 Disingkat Jadi Ju Ma Ju yang Didefinisikan dengan maju-maju. Kepri Maju".

Cetak

Kepriprov.go.id

Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau
TUTUP

Penulis asiik1 - 30 April 2019
120
Foto Oleh : Diskominfo Kepri
TANJUNGPINANG - Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Riau (Bawaslu Kepri) meminta KPU kabupaten dan kota untuo menambah panel rekapitulasi suara tingkat kecamatan yang berjalan lambat. Komisioner Bawaslu Kepri Indrawan, di Tanjungpinang, Senin (29/1), mengatakan, penambahan beberapa panel rekapitulasi suara perlu dilakukan di sejumlah kecamatan, terutama di kecamatan yang paling banyak TPS-nya. Batam menjadi atensi Bawaslu Kepri dalam proses rekapitulasi suara lantaran sampai sekarang masih banyak hasil pemungutan suara di TPS yang  belum direkapitulasi di tingkat kelurahan. "Bawaslu dan jajarannya sudah meminta  kepada KPU Batam untuk menambah panel rekapitulasi suara agar dapat diselesaikan sesuai dengan tahapan pemilu yang telah ditetapkan," katanya. Sejauh ini, kata dia Bawaslu Kepri tidak menemukan pelanggaran pemilu dalam proses rekapitulasi suara tingkat kecamatan, namun pengawasan tetap dilakukan secara ketat oleh jajaran Bawaslu Kepri. Rata-rata rekapitulasi suara kecamatan di kabupaten dan kota hampir selesai, seperti di Bintan, Karimun dan Lingga diperkirakan satu atau dua hari ini selesai. Sedangkan di Tanjungpinang diperkirakan selesai tiga atau empat hari mendatang. "Di Natuna dan Kepulauan Anambas juga berjalan dengan baik. Kami belum mendengar atau mendapatkan temuan pelanggaran dalam tahapan ini," katanya. Indrawan menyarankan Formulir C1.Plano dibuka jika ditemukan selisih angka perolehan suara dalam proses rekapitulasi suara. Bila kebijakan itu tidak ditemukan solusi, maka sebaiknya dilakukan penghitungan ulang. Dipublish Oleh - Diskominfo Kepri