TUTUP

Selamat Datang di Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau || Tanggal : 22-May-2019 | Pukul : 10:50:38 , Selamat Pagi !!

×

Logo Jembatan Dompak Kepri Secara Keseluruhan Menjadi Simbol Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Yang Selalu Ingin Terhubung Dengan Masyarakatnya, Selalu Terbuka dan Selalu Mempersembahkan Yang Terbaik Bagi Siapapun Yang Menemuinya. "757 Disingkat Jadi Ju Ma Ju yang Didefinisikan dengan maju-maju. Kepri Maju".

Cetak

Kepriprov.go.id

Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau
TUTUP

Ketidak Merataan Rasio Guru Di Daerah - Jadi Penyebab Tidak Tercapainya Indikator Rata-rata Sekolah Di Kepri

Penulis Asiik2 - 14 May 2019
54
Kantor DPRD Provinsi Kepri Foto Oleh : Asiik3

TANJUNGPINANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepri mengatakan bahwa salah satu penyebab tidak tercapainya tiga indikator pembangunan pada bidang Pendidikan Provinsi Kepri adalah kurang pemerataannya rasio guru di daerah.

Hal itu disampaikan Ketua Pansus LKPJ APBD tahun 2018 Ruslan di Tanjungpinang,Senin (13/5).

"Tiga indikator kinerja yang tidak tercapai adalah angka rata-rata lam sekolah,persentase sekolah yang terakreditasi minimal B dan rata-rata Nilai Ujian Nasional untuk tingkat SMA SMK MA dan MAK," ungkap Ruslan.

Ketidak tercapai indikator tersebut disebabkan masih kurangnya pemerataan penyebaran rasio guru di daerah.

"Ada sekolah yang ratio gurunya berlebih tetapi ada juga wilayah yang ratio gurunya sangat minim, demikian juga keberadaan ratio sekolah dan ruang kelas," ungkap Ruslan.

Untuk itu lanjut Ruslan, pentingnya pemerataan pembangunan di bidang pendidikan baik itu fasilitas sekolah, ruang mengajar hingga SDMnya.

"Kesenjangan antar wilayah harus dipersempit agar pembangunan benar-benar merata dan dirasakan diseluruh wilayah Provinsi Kepri," tegas Ruslan.

Untuk itu, ada beberapa rekomendasi yang disampaikan kepada pemerintah Provinsi Kepri khususnya Gubernur Provinsi Kepri.

"Seperti Pemerintah Provinsi Kepri harus mengalokasikan anggaran yang memperhatikan pemerataan pembangunan diseluruh wilayah Provinsi Kepri," ungkap Ruslan.

Tak hanya itu, Gubernur juga harus memfasilitasi ketersediaan lahan bagi pembangunan sekolah baru, mengukur keberhasilan pendidikan pada tingkat SMA/SMK.

"Serta mengalokasikan APBD Provinsi Kepri hanya 0,98 persen yang pro gender," tegas Ruslan.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Kepri H Nurdin Basirun mengatakan bahwa pihaknya akan terus mengalokasikan anggaran bagi pemerataan pembangunan pendidikan di Provinsi Kepri.

"Itu komitmen kita, pembangunan pendidikan baik itu fasilitas juga SDMnya yang merata di daerah-daerah," ungkap Gubernur.

Dipublish Oleh - Diskominfo Kepri