TUTUP

Selamat Datang di Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau || Tanggal : 18-Sep-2019 | Pukul : 02:46:05 , Selamat Malam

×

Logo Jembatan Dompak Kepri Secara Keseluruhan Menjadi Simbol Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Yang Selalu Ingin Terhubung Dengan Masyarakatnya, Selalu Terbuka dan Selalu Mempersembahkan Yang Terbaik Bagi Siapapun Yang Menemuinya. "757 Disingkat Jadi Ju Ma Ju yang Didefinisikan dengan maju-maju. Kepri Maju".

Cetak

Kepriprov.go.id

Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau
TUTUP

Penulis asiik1 - 22 May 2018
292
Foto Oleh : Asiik3
TANJUNGPINANG - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menyatakan sampai sekarang baru 38 persen pekerja di wilayah tersebut yang mengikuti program jaminan sosial. Kepala BPJS Tanjungpinang Rini Suryani di Komisi II DPRD Kepri, Senin, mengatakan, jumlah peserta BPJS ketenagakerjaan masih belum banyak meski sudah memiliki payung hukum. Karena itu, kata dia BPJS Ketenagakerjaan minta DPRD Provinsi Kepulauan Riau membuat peraturan daerah untuk meningkatkan jumlah pekerja masuk program jaminan sosial ketenagakerjaan. "Hingga saat ini masih banyak pekerja formal ataupun informal yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," katanya. Menurut dia, program BPJS Ketenagakerjaan tidak berjalan maksimal disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya jaminan sosial tersebut. Meski sudah memiliki payung hukum, namun tidak berjalan efektif sehingga dibutuhkan peraturan yang lebih teknis untuk melindungi tenaga kerja. "Bagi pemberi kerja khususnya sektor kecil dan mikro masih merasakan keberatan terhadap persentase iuran yang dibayarkan,” ucapnya. Seharusnya, kata dia perusahaan menyadari bahwa dengan dijamin, secara tidak langsung memindahkan beban dan tanggungjawab kepada BPJS. “Kendala lainnya adalah tingginya tingkat "turn over" karyawan menyebabkan pemberi kerja enggan mendaftarkan,” ucapnya. Terakhir, luasnya wilayah Kepri juga menjadi tantangan sendiri bagi BPJS menjangkau. Padahal, di Kepri ini banyak peserta bukan penerima upah seperti nelayan, supir dan lain sebagainya yang belum menikmati fasilitas BPJS. Padahal, UU Nomor 24 tahun 2011 memiliki semangat untuk memberikan jaminan perlindungan kepada seluruh tenaga kerja menghadapi resiko sosial ekonomi. “Meskipun payung hukum kami jelas, tapi kami berharap DPRD dapat menginisiasi pembuatan Peraturan Daerah yang dapat mendorong BPJS ini diakses seluruh lapisan masyarakat, khususnya kalangan bukan penerima upah,” kata Rini. Menanggapi permasalahan, Ketua Komisi II DPRD Kepri Hotman Hutapea menyambut baik inisiatif dari Pihak BPJS. Untuk itu, ia meminta agar BPJS dapat membuat sebuah studi dengan melibatkan pemerintah kabupaten dan kota dan provinsi melalui dinas ketenagakerjaan. Dengan begitu, semangat untuk mendorong jaminan ketenaga kerjaan ini dapat diakses seluruh masyarakat di Kepri dapat terwujud. “Pada prinsipnya kami mendukung dan siap untuk membantu BPJS diakses seluruh masyarakat," kata Hotman yang didampingi anggota Komisi II DPRD lainnya, Asmin Patros, Onward Siahaan dan Tawarich serta Wakil Ketua DPRD Kepri Riski Faisal. BPJS Ketenagakerjaan saat ini memberikan perlindungan pada pekerja melalui empat program. Program tersebut antara lain, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Pensiun (JP). Untuk di Kepri, BPJS telah mencairkan Rp520 miliar untuk peserta Jaminan Hari Tua. Sedangkan untuk klaim JKK, BPJS telah menyalurkan dana sebesar Rp24 miliar. Untuk JKM, BPJS mencairkan dana sebesar Rp6,2 miliar dan Jaminan Pensiun sebesar Rp229 juta. Dipublish Oleh - Diskominfo Kepri