TUTUP

Selamat Datang di Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau || Tanggal : 22-Jul-2019 | Pukul : 19:03:50 , Selamat Malam

×

Logo Jembatan Dompak Kepri Secara Keseluruhan Menjadi Simbol Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Yang Selalu Ingin Terhubung Dengan Masyarakatnya, Selalu Terbuka dan Selalu Mempersembahkan Yang Terbaik Bagi Siapapun Yang Menemuinya. "757 Disingkat Jadi Ju Ma Ju yang Didefinisikan dengan maju-maju. Kepri Maju".

Cetak

Kepriprov.go.id

Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau
TUTUP

BP4 Provinsi Kepri MoU Dengan PTA Pekanbaru - Tingkatkan Penguatan Perbaikan Keluarga Kepri

Penulis Asiik2 - 11 July 2019
37
Ilustrasi Foto Oleh : Asiik3

TANJUNGPINANG - Kementerian Agama Provinsi Kepri melalui Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Kepri menggelar Penandatanganan MoU tentang tata kelola mediator perkawinan di Provinsi Kepri dari BP4 Provinsi Kepri dengan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Pekanbaru di Gedung Daerah Tanjungpinang,Rabu (10/7).

Dalam sambutannya, Pelaksana Harian (Plh) PTA Pekanbaru Samparaja Isa mengatakan  bahwa penandatangan ini dilakukan untuk 
mediasi non hakim akan ada peluang yang lebih luas dalam perbaikan bangsa dan keluarga di Indonesia.

"BP4 sudah mengalami beberapa perubahan sejak  tahun 1960. BP4 bertugas membantu mengembangkan kualitas keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah melalui mediasi," ungkap Samparaja.

Menurut Samparaja, MoU tidak saja dalam perselisihan tapi bisa pada warisan, hibah, zakat, wakaf dan lainnya dengan kerjasama dengan lingkungan peradilan lainnya.

“Namun dapat menjadi mediator di PA harus bersitifikat sesuai Peraturan Mahkamah Agung (MA). Sertifikat diperoleh dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan serta seleksi karena mediator membutuhkan keahlian khusus,” kata Samparaja.

Sehingga Mediator dapat terampil dan netral guna mencari solusi tanpa peradilan. Perlu ada MoU BP4 dan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru untuk menciptaan kader mediator yang menengahi tanpa menjadi ajudikator dengan dialog dan membantu para pihak dalam meluruskan pandangan.

Samparaja juga  berharap  agar Raker BP4 bisa menciptakan mediator yang berkompeten. 

"Untuk itu, kami harap gubernur Kepri dapat beri dukungan penuh dalam rangka menciptakan keluarga-keluarga sakinah di Kepulauan Riau yang tanpa perselisihan," tegas Samparaja.

Dijelaskan Samparaja, adapun PTA Pekanbaru telah mengadili 15.735 perkara selama tahun 2018 dan angka tersebut terus meningkat.

Untuk itu menurutnya diperlukan mediator yang andal yang bisa memperbaiki kondisi rumah tangga- rumah tangga tanpa perselisihan lanjutan.

Samparaja juga menyebutkan jika Kepulauan Riau menginginkan berdirinya Pengadilan Tinggi Agama di Kepri, maka sesuai dengan Peraturan MA mensyaratkan kenyataan pemekaran wilayah, terbentuk aparat penegak hukum dalam hal ini Polda dan Kajati dan usulan Gubernur Kepri dengan penyediaan lokasi pembangunan oleh pemprov.

“Setelah ada permohonan Gubernur, MA akan meninjau lokasi. Setelah ditinjau, MA akan membuat Rancangan Undang Undang untuk diserahkan ke DPR. Saya mengharapkan Pemprov Kepri dukung BP4 Kepri dengan dukungan fasilitas dan anggaran yang memadai,” pungkas Samparaja lagi.

Dipublish Oleh - Diskominfo Kepri