TUTUP

Selamat Datang di Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau || Tanggal : 23-Sep-2019 | Pukul : 14:02:44 , Selamat Siang !!

×

Logo Jembatan Dompak Kepri Secara Keseluruhan Menjadi Simbol Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Yang Selalu Ingin Terhubung Dengan Masyarakatnya, Selalu Terbuka dan Selalu Mempersembahkan Yang Terbaik Bagi Siapapun Yang Menemuinya. "757 Disingkat Jadi Ju Ma Ju yang Didefinisikan dengan maju-maju. Kepri Maju".

Cetak

Kepriprov.go.id

Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau
TUTUP

Penulis Asiik2 - 09 April 2018
600
Foto Oleh : Asiik3
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepri memiliki peran dalam meningkatkan kepesertaan dan kepatuhan terhadap adanya Jaminan sosial baik itu BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja dan masyarakat di Provinsi Kepri. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepri Tagor Napitupulu saat menjadi narasumber dalam FGD Kepatuhan BPJS Kesehatan bagi Badan Usaha sebagai Provinsi Kepri, Jum'at (6/4). "Peran pemerintah daerah adalah meningkatkan kepesertaan dan kepatuhan masyarakat untuk memiliki jaminan sosial, Khususnya bagi masyarakat pekerja," ujar Tagor. Tagor mengungkap kan, Adanya jaminan sosial ini sangat penting dimiliki setiap masyarakat khususnya pekerja. "Jaminan sosial terkait asuransi keamanan diri pekerja ini merupakan hak yang wajib diterima pekerja di Seluruh Kepri,"ujar Tagor. Sehingga , Tagor mengharapkan agar BPJS Kesehatan selaku pemberi jaminan dapat mensosialisasikan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada masyarakat pekerja yang ada di Provinsi Kepri. "BPJS harus mensosialisasikan nya ke semua masyarakat, baik itu kepada pekerja yang berada di badan usaha maupun pada pekerja lepas seperti tukang ojek, porter pelabuhan dan pekerja lain yang membutuhkan jaminan ini," tegas Tagor. Tagor mengungkap bahwa pemerintah Provinsi Kepri akan terus mendorong peningkatan kepesertaan dan kepatuhan terhadap jaminan bagi pekerja ini, baik itu melalui beberapa langkah antisipasi bagi badan usaha yang belum mendaftarkan pekerjanya ke Badan Penjamin Pekerjaan. "Langkah utama kita pertama memberikan teguran kepada badan usaha yang belum mendaftarkan pekerjanya, selanjutnya sanksi hingga penyambutan izin badan usaha," tegas Tagor. Tagor menambahkan bahwa hal ini dilakukan semata-mata untuk mengupayakan setiap masyarakat pekerja di Provinsi Kepri memperoleh jaminan sosial. Dipublish Oleh - Diskominfo Kepri