TUTUP

Selamat Datang di Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau || Tanggal : 20-Jan-2021 | Pukul : 06:30:47 , Selamat Pagi !!

×

Logo Jembatan Dompak Kepri Secara Keseluruhan Menjadi Simbol Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Yang Selalu Ingin Terhubung Dengan Masyarakatnya, Selalu Terbuka dan Selalu Mempersembahkan Yang Terbaik Bagi Siapapun Yang Menemuinya. "757 Disingkat Jadi Ju Ma Ju yang Didefinisikan dengan maju-maju. Kepri Maju".

Cetak

Kepriprov.go.id

Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau
TUTUP

Kaban Kesbangpol Kepri Ikuti Raker Monev Ormas Regional II

Penulis sugiarto doso - 18 October 2019
391
Kaban Kesbangpol Kepri Ir Lamidi MM foto bersama peserta raker monev ormas,hotel Central Park,Bali (17/10/2019). foto ist. Foto Oleh : Sugiarto Doso

BALI.Bertempat di Plamboyan meeting room hotel Kuta Central Park,Bali (17/10/2019)  dilaksanakan kegiatan Rapat Kerja Regional II Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Ormas yang dihadiri Badan Kesbangpol di 34 Provinsi dan Kesbangpol Kab/Kota di Provinsi Bali.Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kepri Ir Lamidi MM.hadir langsung sebagai tamu istimewa bersama Kasubid Ormas Drs Indra Syahputra.

Sampai saat ini sudah terbentuk 18 Timdu Pengawasan Ormas tingkat Provinsi dan 36 tingkat Kab/Kota.

Kegiatan ini dihadiri Sekjen Ditjenpolpum Kemendagri Didi Sudjana, Direktur Ormas Lutfi, TMA.  

Kehadiran Ir Lamidi MM dan Indra Syahputra  dimaksud untuk lebih mengetahui perubahan/perkembangan kebijakan tentang Ormas.

Raker Monitoring,Evaluasi dan Pengawasan Organisasi Massa (Ormas) ini dibuka langsung Sekjen Polpum Kemendagri RI Didi Sujana. Dari pertemuan penting ini ada beberapa hal yang menjadi catatan untuk ditindaklanjuti :
pertama,Untuk Provinsi maupun kab/kota yang belum membentuk timdu Pengawasan Ormas untuk segera membentuknya,kedua
Sistem Informasi Ormas ada di Ditjen Polpum sebagai yang diamatkan UU maka K/L harus melaporkan keberadaan ormas di bawah pembinaannya tetapi kenyataannya tidak,ketiga
Kesulitan pengawasan ormas di lapangan saat ini agak sulit karena masing-masing organisasi meleburkan diri dan menjadi organisasi tandingan dengan nama yang sama,keempat
Timbulnya Ormas yang tusinya melebihi dari Lembaga Negara yang memiliki tugas yang sama, hal ini di larang tetapi belum ditindaklanjuti karena dapat menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaannya dimana ormas yang bersangkutan seharusnya bermitra bukan melebihi tusi yang sudah dikelola oleh Lembaga Negara,kelima
Seharusnya keberadaan ormas bisa bersinergi dengan pemerintah sesuai tusinya bukan menimbulkan kekacauan karena mereka tidak difasilitasi atau mendapat fasilitas oleh pemerintah,keenam
Dalam verifikasi pendaftaran Ormas hendaknya menjadi perhatian khusus : AD/ART terutama pada paham, idiologi dan sumber dananya;
Ormas di Indonesia semakin banyak, bagaimana bentuk pengawasan yang telah kita lakukan?

Semenjak di keluarkannya UU ttg  Ormas tahun 2017 Yang semula mengarah kepada Pembinaan Ormas menjadi Pemberdayaan Ormas;

Kegiatan ini, juga menghadirkan 2 (dua) orang Pemateri : G.Sudarma (Kaban Kesbangpol Prov.Bali) dan D.Prawira (Kasubbid.Binpol Polda Bali).

Dipublish Oleh - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik