TUTUP

Selamat Datang di Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau || Tanggal : 10-Dec-2019 | Pukul : 20:45:15 , Selamat Malam

×

Logo Jembatan Dompak Kepri Secara Keseluruhan Menjadi Simbol Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Yang Selalu Ingin Terhubung Dengan Masyarakatnya, Selalu Terbuka dan Selalu Mempersembahkan Yang Terbaik Bagi Siapapun Yang Menemuinya. "757 Disingkat Jadi Ju Ma Ju yang Didefinisikan dengan maju-maju. Kepri Maju".

Cetak

Kepriprov.go.id

Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau
TUTUP

Bapemperda DPRD Kepri Hadiri Rapat BULD DPD RI

Penulis Asiik2 - 14 November 2019
144
Ilustrasi Foto Oleh : Asiik3

TANJUNGPINANG - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepri menghadiri  Rapat konsultasi badan urusan legislasi daerah (BULD) DPD RI yang di selenggarakan di ruang rapat GBHN Gedung Nusantara  V MPR/DPR/DPD jl.Jendral Gatot Subroto senayan Jakarta Pusat,Rabu (13/11) kemarin.

Rapat konsultasi yang dihadiri Ketua Bapemperda DPRD Kepri H Lis Darmansyah bersama Kepala Biro Hukum Provinsi Kepri Raja Heri Mokhrizal ini diikuti 21 perwakilan daerah kepala Bapemperda DPRD Provinsi dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi se Indonesia yang langsung di buka.

Dalam sambutannya,  Ketua BULD oleh Dr.Drs.Martin Billa,MM mengatakan tujuan Pertemuan ini guna untuk memahami pelaksanaan pembentukan perda di provinsi termasuk mekanisme dan kendala- kendala. 

"Serta menghimpun masukan-masukan terkait mekanisme cakupan dan koordinasi bagi BULD DPD RI dalam melaksanakan kewenangan baru untuk mengevaluasi ranperda dan perda serta menggagas mekanisme koordinasi yang evektif Antara DPD RI dan pemerintah provinsi untuk menghindari tumpang tindih dan duplikasi peran dan pelaksanaan dan pemantauan ranperda dan perda," ungkap Martin pada acara yang dibuka Wakil Ketua DPR RI Dr.H.Mahyudin ini.

Sementara itu, Ketua Bapemperda Kepri Lis Darmansyah menyampaikan bahwa ini masalah besar bagi DPD RI fungsi DPD adalah perwakilan daerah yang ada di pusat mengawasi peraturan daerah untuk di sampaikan ke pusat sementara di pusat kita sudah memiliki regulasi prodak hukum daerah dimana tu di lakukan oleh kementrian dalam negri.

"Sehingga nanti DPD akan menjadi simbol,kalo rata-rata daerah itu bapemperdanya membuat perda setiap tahun lebih kurang 10 di kalikan 34 provinsi ada 300 prodak-hukum yg akan di awasi DPD dan DPD TIdak akan mampu mengawasi semua itu,"ungkap Lis.

Hal ini terkait kewenangan baru DPD RI sebagai amanat UU no 2 tahun 2018 tentang perubahan kdua UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD (MD3) pasal 249 ayat 1 huruf J undang-undang MD3 terbaru memberikan tugas baru kepada DPD  untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah.

"Untuk melaksanakan tugas tersebut ,DPD RI telah mbentuk satu alat kelengkapan baru yaitu panitia urusan legislasi daerah (PULD) sekarg menjandi Badan Usulan Legislasi Daerah (BULD),"jelas Lis Darmansyah.

Dipublish Oleh - Diskominfo Kepri