TUTUP

Selamat Datang di Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau || Tanggal : 06-Apr-2020 | Pukul : 11:56:49 , Selamat Siang !!

×

Logo Jembatan Dompak Kepri Secara Keseluruhan Menjadi Simbol Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Yang Selalu Ingin Terhubung Dengan Masyarakatnya, Selalu Terbuka dan Selalu Mempersembahkan Yang Terbaik Bagi Siapapun Yang Menemuinya. "757 Disingkat Jadi Ju Ma Ju yang Didefinisikan dengan maju-maju. Kepri Maju".

Cetak

Kepriprov.go.id

Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau
TUTUP

ESDM Kepri : Pengelolaan Pascatambang Masih Menyisakan Permasalahan

Penulis asiik1 - 28 November 2019
147
Seminar bertema Menyelamatkan Lingkungan di Tengah Desakan Ekonomi digelar Komunitas Bakti Bangsa, Kamis (28/11/2019) Foto Oleh : Asiik3

TANJUNGPINANG - Pengelolaan pascatambang masih menyisakan permasalahan sehingga merugikan pemerintah dan masyarakat, kata Pelaksana Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau (ESDM Kepri) Hendri Kurniadi.

"Persoalan pertambangan itu selalu terjadi pada pascatambang. Ini yang menimbulkan permasalahan sehingga masyarakat tidak percaya," katanya dalam seminar bertema "Menyelamatkan Lingkungan Ditengah Desakan Ekonomi", yang diselenggarakan Komunitas Bakti Bangsa di Tanjungpinang, Kamis.

Hendri mengatakan sistem pertambangan, mulai dari perencanaan awal, eksplorasi hingga setelah pertambangan. Persoalan kerap terjadi pada saat setelah pertambangan.

Pihak perusahaan memiliki kewajiban untuk mengembalikan kondisi lahan yang ditambang. Lahan tersebut harus dapat dipulihkan sehingga bermanfaat untuk masyarakat.

"Pelaksanaan pada sistem reklamasi perlu dipertegas sehingga lahan yang rusak dapat diperbaiki, dan bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Hendri tidak ingin membahas permasalahan perijinan pengangkutan dan penjualan bauksit yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepri sebelum dirinya menjabat sebagai Plt Kadis ESDM Kepri. Ia menginginkan membahas masa depan Kepri, yang memiliki potensi sumber daya alam, yang seharusnya memberi dampak positif kepada masyarakat.

"Potensi bauksit seharusnya memberi dampak positif kepada masyarakat sehingga sebaiknya tidak perlu ditolak," katanya.

Ketua Komisi II DPRD Kepri, Ing Iskandarsyah mengatakan, tata kelola sumber daya alam perlu diperbaiki, mulai dari perijinan hingga pascatambang. Ijin tamban seharusnya diberikan kepada perusahaan yang mumpuni.

Komitmen perusahaan kepada pemerintah dan masyarakat harus disampaikan secara resmi sehingga tidak ada yang dirugikan. 

"Perlu sentuhan teknologi untuk memperbaiki lingkungan sehingga berdaya guna," ujarnya, yang juga narasumber dalam seminar itu.

Direktur LSM Air, Lingkungan dan Manusia (ALIM) mengatakan pemerintah sebaiknya tidak memberi ijin pertambangan jika tidak mampu menangani persoalan pertambangan seperti yang terjadi selama ini. Pertambangan selama ini sudah merusak lingkungan sehingga menimbulkan ketidakpercayaan publik.

"Kami bukan membenci pertambangan, tetapi selama ini sudah merusak lingkungan. Kalau pun ingin dibuka, seharusnya memperhatikan lingkungan," katanya.

Dipublish Oleh - Diskominfo Kepri