TUTUP

Selamat Datang di Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau || Tanggal : 10-Apr-2020 | Pukul : 12:22:57 , Selamat Siang !!

×

Logo Jembatan Dompak Kepri Secara Keseluruhan Menjadi Simbol Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Yang Selalu Ingin Terhubung Dengan Masyarakatnya, Selalu Terbuka dan Selalu Mempersembahkan Yang Terbaik Bagi Siapapun Yang Menemuinya. "757 Disingkat Jadi Ju Ma Ju yang Didefinisikan dengan maju-maju. Kepri Maju".

Cetak

Kepriprov.go.id

Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau
TUTUP

Penulis asiik1 - 26 June 2018
249
Foto Oleh : Asrido (Ilustrator)
TANJUNGPINANG - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Kepulauan Riau belum menemukan adanya pelanggaran dilakukan Lembaga Penyiaran di Kepri terkait ketentuan siaran Pilkada pada masa tenang. "Sejauh ini belum ada ditemukan pelanggaran. Baik oleh lembaga penyiaran televisi maupun radio." Demikian disampaikan Ketua KPID Kepri Henky Mohari, Senin (25/6) sore. Henky menganggap sejauh ini lembaga penyiaran mematuhi Surat Edaran KPI Pusat Nomor 68/K/KPI/31.2/02/2018 yang mengatur ketentuan tersebut. Menurutnya, KPID Kepri sudah sejak jauh hari mengirimkan edaran dimaksud kepada Lembaga Penyiaran Radio dan Televisi lokal, khususnya yang beroperasi di Tanjungpinang. "Hari ini kami share lagi untuk mengingatkan agar LP menaati larangan tersebut," pungkasnya. Henky menambahkan, KPID Kepri sejauh ini intens memantau siaran Lembaga Penyiaran Radio dan televisi khususnya yang di Tanjungpinang selama masa tenang ini. "Jika ditemukan LP yang melanggar edaran KPI Pusat tersebut, kami akan berikan teguran tertulis karena KPID Kepri jauh-jauh hari juga sudah mengirimkan secara resmi edaran tersebut ke masing-masing LP. Kami berharap dengan dipatuhinya edaran tersebut oleh LP bisa mewujudkan Pilkada Damai dan ketentraman di masyarakat dalam pesta demokrasi," paparnya lagi. Surat Edaran KPI Pusat Nomor 68/K/KPI/31.2/02/2018 disebutkan sejumlah larangan terhadap Lembaga Penyiaran pada masa tenang Pilkada. Larangan berupa tidak menyiarkan iklan, rekam jejak Partai Politik atau gabungan Partai Politik, pasangan calon dan /atau tim kampanye atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon. Pasangan calon dilarang menayangkan kembali debat terbuka, Lembaga Penyiaran dilarang menayangkan kembali kegiatan kampanye, dan Lembaga Penyiaran dilarang menayangkan jajak pendapat tentang pasangan calon peserta pemilihan. Dipublish Oleh - Diskominfo Kepri