TUTUP

Selamat Datang di Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau || Tanggal : 08-Apr-2020 | Pukul : 12:08:18 , Selamat Siang !!

×

Logo Jembatan Dompak Kepri Secara Keseluruhan Menjadi Simbol Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Yang Selalu Ingin Terhubung Dengan Masyarakatnya, Selalu Terbuka dan Selalu Mempersembahkan Yang Terbaik Bagi Siapapun Yang Menemuinya. "757 Disingkat Jadi Ju Ma Ju yang Didefinisikan dengan maju-maju. Kepri Maju".

Cetak

Kepriprov.go.id

Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau
TUTUP

Penulis Humas - 06 July 2018
245
Foto Oleh : Humas
Gubernur H Nurdin Basirun menghadiri rapat paripurna dengan agenda jawaban pemerintah terhadap pemandangan fraksi-fraksi atas Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan ABPD 2017 di Kantor DPRD, Pulau Dompak, Istana Kota Piring, Tanjungpinang, Selasa (3/7). Dalam sambutannya Gubernur menyampaikan ucapan rasa terimakasihnya kepada pihak dewan yang telah memberikan pandangan nya. “Penyusunan laporan tersebut telah kami pedomani berdasarkan aturan yang berlaku,” ujar Gubernur di awal sambutannya. Setelah mempelajari jawaban dari para fraksi pada paripurna minggu lalu, Gubernur menjawab secara garis besar terdapat 4 tema yang di susun antara lain: pertumbuhan ekonomi dan inflasi, pendapatan daerah, belanja daerah dan pengelolaan keuangan daerah. Secara umum Gubernur menjelaskan bahwa terkait pertumbuhan ekonomi dan inflasi bahwa meskipun secara komulatif menurun pemerintah tetap mengupayakan peningkatan. “Seperti mengembangkan sektor maritim, agrobisnis dan pariwisata serta melakukan sejumlah peningkatan pembangunan infrastrkur,” ujar Gubernur. Pun terkait inflasi didaerah, Pemerintah terus mengupayakan menekan lajunya seperti membentuk Tim TPID untuk menciptakan stabilitas ekonomi. Terkait pendapatan daerah, Gubernur melanjutkan bahwa pada tahun 2017 pendapatan meningkat sebesar 11.57 persen sebesar Rp3.2 Triliyun itu mengindikasikan bahwa ini mengalami peningkatan. “Pemerintah telah melakukan upaya strategis seperti optimalisasi PAD dan pajak, pelayanan samsat serta peningkaktan SDM melalui Bimtek,” terang Gubernur. Kemudian penjabaran tentang belanja daerah yang sebesar Rp. 3,27 Triliyun serta pengelolaan keuangan daerah Gubernur menjelaskan bahwa pemerintah akan berupaya mempertahankan penyusunannya akan sesuai kaidah yang berlaku. “Alokasi belanja juga kami akan upayakan dapat terus meningkat,” tutup Gubernur. Paripurna sendiri dilanjutkan dengan Laporan Panitia Khusus terhadap Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah sekaligus persetujuan DPRD menjadi Perda. Gubernur mengatakan dengan telah disahkan nya Ranperda tersebut maka pemerintah lebih dapat memanfaatkan kepemilikan barang daerah lebih maskimal lagi serta tak lupa mengucapkan rasa terima kasih kepada Pansus DPRD yang telah menyelesaikan ranperda ini. “Sebagai regulasi yang jelas dan sesuai aturan. Keteraturan dan kertertiban pengelolaan barang tersebut dapat menjadikan pendapatan daerah lebih meningkat,” ucap Gubernur. Dalam laporan Tim Pansus secara umum Rudi Chua menyampaikan bahwa pembahasan ranperda sendiri telah melalui berbagai tahapan serta didalam dokumen tersebut terdapat rekomendasi tertulis dari pansus untuk perbaikan ranperda tersebut “Ranperda sendiri dibuat untuk menjadi pedoman agar kedepan pengadministrian terhadap aset daerah lebih baik lagi,” kata Rudi. Paripurna ditutup dengan penandatangan dokumen Perda secara sombolis oleh Ketua DPRD Jumaga Nadeak dan Gubernur untuk kemudian berkas dapat ditindaklanjuti, adapun peresmian perda tersebut tertuang dalam surat keputusan nomor 7 Tahun 2018. Dipublish Oleh - Diskominfo Kepri