TUTUP

Selamat Datang di Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau || Tanggal : 25-Jun-2019 | Pukul : 23:40:35 , Selamat Malam

×

Logo Jembatan Dompak Kepri Secara Keseluruhan Menjadi Simbol Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Yang Selalu Ingin Terhubung Dengan Masyarakatnya, Selalu Terbuka dan Selalu Mempersembahkan Yang Terbaik Bagi Siapapun Yang Menemuinya. "757 Disingkat Jadi Ju Ma Ju yang Didefinisikan dengan maju-maju. Kepri Maju".

Cetak

Kepriprov.go.id

Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau
TUTUP

Dishub Kepri: 9 Izin Titik Usaha Kepelabuhanan Dicabut

Penulis Asiik2 - 11 April 2018
618
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepri Jamhur Ismail (Ilustrasi) Foto Oleh : Muhammad Abduh

TANJUNGPINANG - Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepri Jamhur Ismail mengatakan Bahwa Dirjen Perhubungan Laut telah mencabut 9 izin titik usaha perusahan lay up kepelabuhanan yang ada di perairan pulau Galang dibawah pengawasan kepelabuhanan kota Batam.

Hal ini disampaikan Jamhur Ismail di Tanjungpinang, Selasa (10/4).

Dikatakan Jamhur, sesuai dengan surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut nomor : PP 001/1/20/DTPL-180 tentang pencabutan keputusan Direktur Jendral Perhubungan Laut tentang persetujuan batas-batas perairan untuk kegiatan lay up di pulau Galang dibawah pengawasan kepelabuhanan kota Batam.

"Izin tersebut cabut karena kegiatan lay up tersebut sama sekali tidak berdampak pada peningkatan pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepri," ujar Jamhur.

Tak hanya itu, lanjut Jamhur pencabutan izin usaha lay up ini juga dilakukan untuk langkah pembersihan titik-titik koordinat tempat berlabuh lay up di perairan Galang .

"Kita putih kan perairan kita, Nanti kedepannya untuk penetapan izin selanjutnya harus sesuai  dan mengacu dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) untuk mengatur pengelolaan perairan laut tersebut," ujar Jamhur.

Jamhur juga mengatakan bahwa pencabutan izin ini juga sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

"Nantinya semua pengelolaan perairan di laut ini harus sesuai Peraturan Pemerintah (PP) serta perda RZWP3K yang saat ini masih berada di pusat," ujar Jamhur

Adapun disampaikan Jamhur, untuk 9 titik izin Usaha yang dicabut berasal dari  PT Bias Delta Pratama, PT Baruna Bahari, PT Sarana Citra Nusa Kabil, PT Daya Maritim Internasional dan  PT Baruna Bakti Utama.(asiik2)

Dipublish Oleh - Diskominfo Kepri