TUTUP

Selamat Datang di Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau || Tanggal : 22-Aug-2019 | Pukul : 12:33:26 , Selamat Siang !!

×

Logo Jembatan Dompak Kepri Secara Keseluruhan Menjadi Simbol Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Yang Selalu Ingin Terhubung Dengan Masyarakatnya, Selalu Terbuka dan Selalu Mempersembahkan Yang Terbaik Bagi Siapapun Yang Menemuinya. "757 Disingkat Jadi Ju Ma Ju yang Didefinisikan dengan maju-maju. Kepri Maju".

Cetak

Kepriprov.go.id

Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau
TUTUP

Komisioner Apresiasi Wagub Respons Pembangunan Kantor KPU

Penulis asiik1 - 24 July 2018
167
Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau memberi apresiasi kepada Wakil Gubernur Isdianto yang cepat merespons keinginan lembaga itu untuk membangun kantor. Foto Oleh : Asiik3

TANJUNGPINANG - Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau memberi apresiasi kepada Wakil Gubernur Isdianto yang cepat merespons keinginan lembaga itu untuk membangun kantor.

"Kami memberi apresiasi kepada Wakil Gubernur Kepri, Isdianto yang merespons dengan cepat keinginan KPU Kepri tersebut," kata Komisioner KPU Kepri, Arison, di Tanjungpinang, Senin.

Ia berharap respons pemerintah itu membuahkan kebijakan sehingga lembaga penyelenggara pemilu tidak lagi menggunakan ruko yang disewa dari pihak ketiga sebagai kantor.

"Kami segera berkomunikasi dengan Pak Wagub untuk menindaklanjutinya," ucapnya.
Arison mengatakan KPU Kepri membutuhkan kantor yang memadai untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari dan juga menyimpan data.

Karena itu, menurut dia Gubernur Nurdin Basirun dan Wagub Isdianto akan membangun sejarah baru kepemiluan di Kepri jika berhasil membangun kantor yang melahirkan para pemimpin daerah dan anggota legislatif tersebut.

"Tentu ini kebijakan yang positif, dan kami yakin mendapat dukungan dari berbagai pihak," ujar Arison.

Ia mengatakan, KPU RI sejak tahun 2014 tidak dapat membangunan kantor, meski lahan disediakan oleh pemda, karena terbentuk ketentuan yang berlaku. Karena itu, ia berharap pemerintah setempat tidak hanya menyediakan lahan, melainkan juga membangun kantor.

"Kalau sebelum 2014, ada anggaran yang dapat disiapkan untuk pembangunan kantor. Jika lahan disiapkan pemda, maka KPU RI menggunakan anggaran pusat untuk membangun kantor," katanya.

Arison menjelaskan, sejak tahun 2014, Presiden Joko Widodo melakukan moraturium pembangunan sehingga seluruh kantor penyelenggara pemilu harus dibangun oleh pemerintah. Kantor KPU di daerah yang dibangun dengan menggunakan anggaran daerah menjadi aset pemerintah.

"Ketika Pak Sani masih menjabat sebagai Gubernur Kepri, kami memang hanya meminta lahan kantor, namun setelah itu ternyata KPU RI tidak boleh lagi mengalokasikan anggaran untuk pembangunan kantor," ujarnya.

Dipublish Oleh - Diskominfo Kepri