TUTUP

Selamat Datang di Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau || Tanggal : 23-Sep-2019 | Pukul : 07:26:03 , Selamat Pagi !!

×

Logo Jembatan Dompak Kepri Secara Keseluruhan Menjadi Simbol Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Yang Selalu Ingin Terhubung Dengan Masyarakatnya, Selalu Terbuka dan Selalu Mempersembahkan Yang Terbaik Bagi Siapapun Yang Menemuinya. "757 Disingkat Jadi Ju Ma Ju yang Didefinisikan dengan maju-maju. Kepri Maju".

Cetak

Kepriprov.go.id

Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau
TUTUP

Penulis Humas - 25 July 2018
191
Foto Oleh : Humas
Surabaya - Wakil Gubernur H Isdianto berharap, tidak ada lagi  kasus kekerasan terhadap anak di Kepulauan Riau. Karenanya semua berbagai pihak di Kepri, harus bersama-sama mewujudkan agar kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa ditekan. “Pemerintah Provinsi Kepri sangat berkomitmen sekali akan hal itu. Karenanya kita akan terus mendorong  setiap kabupaten/kota bisa menjadi  Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Kita ingin semua kabuapten/kota di Kepri menjadi KLA,” kata Isdianto usai acara Penganugerahan Kabupaten/Kota Layak Anak bertempat di Dyanda Convention Senter Surabaya, Senin (23/7) malam. Kepri kembali meraih penghargaan sebagai Provinsi Pengembangan Kota Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penghargaan tersebut diterima langsung Wakil Gubernur Kepri Isdianto dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise. Provinsi layak anak akan dicapai apabila seluruh kabupaten/kotanya sudah layak anak. Untuk Kepri, sudah lima kabupaten kota yang mendapatkan KLA yaitu Bintan, Batam, Tanjungpinang, Karimun dan Lingga. Sesuai dengan RPJMD,  Kepri layak anak akan dicapai tahun 2021. Untuk mewujudkan provinsi layak anak, ada lima kluster KLA yang dinilai. Kluster 1 tentang hak sipil dan kebebasan, kluster 2 mengenai lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Di kluster 3  tentang kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak berkebutuhan khusus, kluster 4 pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta kluster 5 mengenai perlindungan khusus. “Tujuan akhir adalah terbangunnya sistem pembangunan yang terintegrasi dalam pemenuhan hak anak,” kata Isdianto. Prof Yohana Yembise berharap, Hari Anak Nasional (HAN) yang puncaknya dipringati setiap tanggal  23 Juli  harus memberikan hak-hak anak. Mulai dari perlindungan, tumbuh kembang, partisipasi hingga pemahaman akan hak anak. Anak-anak, kata Yohana Yambise,  harus bisa hidup layak ceria dan tidak dalam ketakutan.  Apalagi anak-anak sampai mengalami kekerasan, mereka sudah seharusnya menjalani kehidupan yang menyenangkan. “Bagaimanapun anak-anak kita  adalah pewaris masa depan Indonesia. Mereka harus selalu bergembira,  namun tetap harus diarahkan untuk tidak lupa berprestasi,” harapnya. Indonesia sambung Yohana Yembise pada tahun 2030 mencanangkan program Indonesia Layak Anak (Idola). Karenanya kepala daerah dan semua pihak harus bersama mewujudkan harapan kita semua. Pemerintah pusat dan daerah harus memberikan hak perempuan dan anak untuk hidup layak sesuai amanat konstitusi. Guna mendukung itu semua, berbagai program ditawarkan dan digulirkan. Menurut Menteri, berbagai terobosan dilakukan. Mulai dari membuat program Puskesmas Ramah Anak, Masjid Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak hingga program- progam lain yang berorientasi  pada kepedulian anak. Dipublish Oleh - Diskominfo Kepri