TUTUP

Selamat Datang di Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau || Tanggal : 22-Aug-2019 | Pukul : 11:34:13 , Selamat Siang !!

×

Logo Jembatan Dompak Kepri Secara Keseluruhan Menjadi Simbol Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Yang Selalu Ingin Terhubung Dengan Masyarakatnya, Selalu Terbuka dan Selalu Mempersembahkan Yang Terbaik Bagi Siapapun Yang Menemuinya. "757 Disingkat Jadi Ju Ma Ju yang Didefinisikan dengan maju-maju. Kepri Maju".

Cetak

Kepriprov.go.id

Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau
TUTUP

Penerapan KKP Untuk Kurangi Idle Cash

Penulis Asiik2 - 12 April 2018
526
Foto Oleh : Asiik3

Penerapan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang diberlakukan pada tahun 2018 ini terhadap penggunaan anggaran APBN di Provinsi Kepri bertujuan untuk mengurangi Idle Cash atau sisa uang yang tidak terpakai di setiap Satker dan Lembaga pemerintah.

Hal ini disampaikan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri Heru Pudyo Nugroho di Tanjungpinang, Rabu (10/4).

 

“Sesuai dengan arahan Menteri Keuangan yang menetapkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah atau KKP sebagai mekanisme pengunaan anggaran,” ujar Heru.

Heru juga menyampaikan bahwa  Kartu Kredit Pemerintah ini merupakan salah satu piloting inovasi yang di keluarkan Menteri Keuangan sebagai  mendukung   setiap satker dan lembaga pemerintah di daerah dapat menggunakan anggaran dengan mudah dan akurat.

“KKP ini digunakan untuk mekanisme belanja uang persediaan seperti untuk biaya perjalanan dinas serta keperluan sehari-hari perkantoran,” ujar Heru.

Yang mana, lanjut Heru dengan penerapan KKP ini di satker dan setiap lembaga pemerintah lainnya di Provinsi Kepri dapat lebih menjaga uang negara agar dapat lebih dipergunakan untuk kemakmuran dan peningkatan ekonomi di masyarakat.

Heru juga mengatakan bahwa Badan Pembendaharaan Provinsi Kepri akan terus melakukan langkah untuk terus mensosialisasikan penerapan KKP ini di Provinsi Kepri.

“Karena tak hanya KKP, pada tahun 2018 ini juga telah dilakukan piloting aplikasi SAKTI yang terintegrasi dengan proses bisnis SPAN di KPPN dan sentralisasi database gaji pegawai yang sebelumnya ditetapkan DJPb,” tegas Heru lagi.

Dipublish Oleh - Diskominfo Kepri