TUTUP

Selamat Datang di Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau || Tanggal : 21-Jul-2019 | Pukul : 18:51:31 , Selamat Sore !!

×

Logo Jembatan Dompak Kepri Secara Keseluruhan Menjadi Simbol Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Yang Selalu Ingin Terhubung Dengan Masyarakatnya, Selalu Terbuka dan Selalu Mempersembahkan Yang Terbaik Bagi Siapapun Yang Menemuinya. "757 Disingkat Jadi Ju Ma Ju yang Didefinisikan dengan maju-maju. Kepri Maju".

Cetak

Kepriprov.go.id

Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau
TUTUP

Kepri Pilot Project 'Simolek' Kemendagri

Penulis Asiik2 - 27 July 2018
299
Foto Oleh : Diskominfo Kepri

BATAM - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) dinobatkan sebagai pilot projek Sistem Monitoring Administrasi Keuangan atau disingkat 'Simolek' oleh Kementerian Dalam Negeri.

Hal ini disampaikan Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Direktorat Jendral Bina Keuangan Kemendagri Sumule Tumbo kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kepri H TS Arif Fadila di hotel Harmoni One Batam beberapa waktu lalu.

Dikatakan Sumule, melalui program Simolek ini Dirjen Bina Keuangan Kemendagri berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah melalui implementasi Permendagri nomor 11 tahun 2017.

"Yangmana berisi tentang pedoman evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD," ujar Sumule.

Sehingga lanjut Sumule, Simolek ini dapat diterapkan pemerintah Provinsi Kepri dalam menjalankan  sistem pengelolaan keuangan nya.

"Agar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dapat lebih tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab," ungkap Sumule.

Serta menjadi tool komunikasi efektif, lanjut Sumule bagi pemerintah Provinsi Kepri dan Kementerian Dalam Negeri dalam hal pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan.

Sebelumnya, Simolek merupakan sistem berbasis daring yang terpusat di Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, sehingga pemerintah daerah tidak perlu melakukan instalasi, hanya melakukan unggah dokumen.

Tujuan utama implementasi SiMolek, yakni melakukan monitoring dan evaluasi secara elektronik untuk memastikan setiap tahapan dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Sehingga kita target penyusunan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di seluruh Pemerintah daerah dapat berjalan tepat waktu," ujar Sumule.

Melalui SiMolek tersebut, dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara elektronik tahapan penyusunan dan penetapan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, diberikan kewenangan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen yang telah disampaikan pemerintah kabupaten/kota.

 Serta selanjutnya hasil verifikasi provinsi terhadap kabupaten/kota secara otomatis terlaporkan pada dashboard Simolek secara Nasional.

Hasil Sistem Monitoring Evaluasi Elektronik Keuangan secara Nasional dilaporkan secara berkala kepada Menteri Dalam Negeri sebagai masukan untuk menjadi salah satu dasar pengambilan kebijakan dalam penyusunan dan penyempurnaan regulasi pengelolaan keuangan daerah

Selain digunakan sebagai sarana komunikasi, SiMolek juga dapat digunakan sebagai media arsip  dokumen-dokumen terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.

Dipublish Oleh - Diskominfo Kepri