TUTUP

Selamat Datang di Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau || Tanggal : 20-Jun-2019 | Pukul : 22:38:44 , Selamat Malam

×

Logo Jembatan Dompak Kepri Secara Keseluruhan Menjadi Simbol Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Yang Selalu Ingin Terhubung Dengan Masyarakatnya, Selalu Terbuka dan Selalu Mempersembahkan Yang Terbaik Bagi Siapapun Yang Menemuinya. "757 Disingkat Jadi Ju Ma Ju yang Didefinisikan dengan maju-maju. Kepri Maju".

Cetak

Kepriprov.go.id

Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau
TUTUP

90.000 Sertifikat Tanah Bakal Dibagikan BPN Kepri Di 2018

Penulis Asiik2 - 28 July 2018
219
Foto Oleh : Diskominfo Kepri

TANJUNGPINANG - Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepri mengatakan bahwa pihaknya telah memprogramkan pemberian sebanyak 90.000 sertifikat tanah secara gratis kepada masyarakat pada tahun 2018 ini.

Jumlah ini meningkat lebih dari 100 persen dari pembagian sertifikat yang dilakukan BPN Kepri pada tahun 2017 lalu yang hanya 44.000 sertifikat.

Hal ini disampaikan Kepala BPN Provinsi Kepri Syafriman di Tanjungpinang beberapa waktu lalu.

Dikatakan Syafriman, ada beberapa program yang menjadi prioritas utama BPN Kepri di tahun 2018 yang sedang berjalan saat ini.

"Yakni pembagian 90 ribu sertifikat tanah secara gratis kepada masyarakat di tahun 2018 ini, jumlah ini naik berkali kali lipat dari jumlah yang kita bagikan sebelumnya" ujar Syafriman.

Tak hanya itu, Syafriman mengatakan bahwa 90 ribu sertifikat tanah tersebut akan dilakukan di 7 kabupaten kota Se Provinsi Kepri berdasarkan luas daerah masing-masing.

"Untuk pemetaannya sudah berjalan hingga 120 ribu sertifikat. Dan Kanwil BPN Kepri merupakan 1 dari 5 kanwil yang tercepat dalam menjalankan program ini," ungkap Syafriman.

Ditambahkan Syafriman, selain program pembagian 90.000 sertifikat tanah kepada masyarakat tersebut, terdapat beberapa program yang juga sedang dilaksanakan Kanwil BPN Kepri di tahun 2018.

Seperti retribusi 5000 bidang tanah, konsolidasi tanah, bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Kepri untuk memberi sertifikat kepada aset daerah serta  program Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah atau P4T sebanyak 20.000 bidang.

"Yang mana program-program tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk dapat mendaftarkan tanah-tanah milik masyarakat," ungkap Syafriman.

Agar kedepannya tak ada lagi persoalan konflik agraria yang terjadi akibat ketiadaan sertifikasi tanah ini.

"Ini juga merupakan amanah Presiden RI Joko Widodo untuk dapat mencegah konflik dan dapat digunakan untuk perbankan formal jika diperlukan," tegas Syafriman.

Dipublish Oleh - Diskominfo Kepri