TUTUP
Selamat Datang di Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau || Tanggal : 16-Dec-2018 | Pukul : 06:55:42 , Selamat Pagi !!
×

Logo Jembatan Dompak Kepri Secara Keseluruhan Menjadi Simbol Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Yang Selalu Ingin Terhubung Dengan Masyarakatnya, Selalu Terbuka dan Selalu Mempersembahkan Yang Terbaik Bagi Siapapun Yang Menemuinya. "757 Disingkat Jadi Ju Ma Ju yang Didefinisikan dengan maju-maju. Kepri Maju".

Cetak

Kepriprov.go.id

Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau
TUTUP

Atasi Defisit Anggaran, Nurdin Bakal Pangkas Belanja OPD yang tidak Prioritas

Penulis Tiwi - 10 August 2018
134
Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengatakan akan memangkas sejumlah anggaran belanja OPD yang tidak prioitas di APBD Perubahan 2018. Hal itu dilakukan untuk mengurangi defisit anggaran yang mencapai Rp300-400 miliar, akibat target pendapatan yang tidak tercapai. Foto Oleh : Asiik3

TANJUNGPINANG - Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengatakan akan memangkas sejumlah anggaran belanja OPD yang tidak prioitas di APBD Perubahan 2018. Hal itu dilakukan untuk mengurangi defisit anggaran yang mencapai Rp300-400 miliar, akibat target pendapatan yang tidak tercapai.

"Untuk menyiasati defisit APBD ini, kita akan kurangi sejumlah belanjap-belanja yang tidak perlu di masing-masing OPD," ujar Gubernur, usai meresmikan Pabrik Rokok di Kawasan FTZ Dompak kota Tanjungpinang, Kamsi (9/8/2018).

Namun demikian, Gubernur juga mengatakan tidak akan menunda pelaksanaan mega proyek jalan Lingkar dan Gurindam 12 yang menelan dana Rp514 miliar di APBD 2018 Provinsi Kepri, dan saat ini pelaksanaan kegiatan lelangnya telah dilaksanakan.

"Untuk proyek jembatan dan Jalan lingkar Gurundam 12 akan tetap kita laksanakan," ujarnya.

Rasionalisasi belanja, kata Nuridin, akan dipotong dari belanja langsung sejumlah kegiatan pengadaan, termasuk belanja langsung swakelola di 41 OPD yang total dana belanjanya mencapai Rp1,015 triliun.

"Dua-dua akan kita rasionalisasi, yang kurang perlu akan kita coret, dan kegiatan proyek yang belum dapat dilaksanakan akan ditunda. Dan untuk tahun ini, kita cari hanya sejumlah kegitan proyek yang priorotas," sebutnya.

Hingga saat ini, ujar Gubernur, Tim TAPD APBD Perubahan Provinsi Kepri, sedang menyusun dan melakukan evaluasi terhadap sekjumlah kegiatan di APBD Kepri tersebut.

Sebelumnya, defisit anggaran APBD perubahan 2018, yang diprediksi akan mencapai Rp300-400 miliar akan tetap mengorbankan belanja langsung program pembangunan kegiatan proyek yang dibutuhkan masyarakat Provinsi Kepri.

Namun bila dicermati, dari Rp2,554 triliun biaya belanja langsung kegiatan proyek program pembangunan di APBD Kepri 2018, Rp1,015 triliun, di antaranya adalah proyek swakelola yang terindikasi "dikempalang" 41 OPD Dinas, Badan dan Biro di Pemerintahan provinsi Kepri.

Besaran anggaran belanja langsung yang dilaksanaka secara swakelola oleh Dinas OPD Provinsi Kepri itu, tersebar pada 9,446 kegiatan dengan total dana Rp1,015 triliun.

Jika dibandingkan dengan dana belanja yang dilaksanakan dengan penyediaan, jumlah kegiatan swakelola yang dilaksanakan Dinas, Badan dan Biro Pemerintah Provinsi Kepri ini, tiga kali lebih banyak dari belanja yang dilaksanakan dengan sistim penyedian.

Data Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang dilaporkan dan dipublikasi Pemerintah Provinsi Kepri di situs LKPP, jumlah kegiatan seluruh OPD di Kepri yang dilaksanakan dengan Penyedian hanya berjumlah 3.607 dengan total dana Rp1,523 trilun.

Dipublish Oleh - Diskominfo Kepri