Selamat Datang di Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau || Tanggal : 15-Aug-2018 | Pukul : 13:49:34 , Selamat Siang !!

×

Logo Jembatan Dompak Kepri Secara Keseluruhan Menjadi Simbol Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Yang Selalu Ingin Terhubung Dengan Masyarakatnya, Selalu Terbuka dan Selalu Mempersembahkan Yang Terbaik Bagi Siapapun Yang Menemuinya. "757 Disingkat Jadi Ju Ma Ju yang Didefinisikan dengan maju-maju. Kepri Maju".

TUTUP
Cetak

Kepriprov.go.id

Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau

Kepri Butuh Perda Pengelola Barang Milik Daerah

Penulis Miko Juzandra - 13 April 2018

Gubernur Kepulauan Riau H. Nurdin Basirun mengatakan jika Kepri sangat butuh adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelola Barang Milik Daerah. Foto Oleh : Miko Juzandra

Gubernur Kepulauan Riau H. Nurdin Basirun mengatakan jika Kepri sangat butuh adanya peraturan daerah (Perda) tentang pengelola barang milik daerah.

Ini bertujuan untuk meningkatkan pemerintah dalam manajemen pengelolaan barang milik daerah, sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemda dalam penyelenggaraan pemerintah yang bersih serta tertib dan transparan serta aktualisasi peraturan-peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan umumnya maupun penyelenggaraan barang milik daerah khususnya sehingga dapat bermanfaat bagi semuanya.

“Pengeloaan barang milik daerah yang baik juga dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain, karena jumlah dan nilai aset yang tersaji di laporan keuangan akan menjadi cerminan kondisi optimal daerah kita ini,” kata Gubernur dalam rapat paripurna penyampaian Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kamis  (12/4) di kantor DPRD Kepri di Dompak, Tanjungpinang.

Tegas Gubernur lagi jika Kepri sangat membutuhkan adanya Perda tentang Pengelola Barang Milik Daerah. Selanjutnya Gubernur mengharap kerjasama dan dukungan dari DPRD Kepri agar berkenan menerima Ranperda yang dia sampaikan ini.

Sementara itu Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengatakan, setelah menerima Ranperda ini, selanjutnya Dewan akan melakukan rapat internal untuk pembentukan pansus. Selanjutnya akan diagendakan pada Senin (16/4) rapat mendengarkan  pandangan umum masing-masing fraksi.

©