TUTUP

Selamat Datang di Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau || Tanggal : 02-Apr-2020 | Pukul : 16:41:14 , Selamat Sore !!

×

Logo Jembatan Dompak Kepri Secara Keseluruhan Menjadi Simbol Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Yang Selalu Ingin Terhubung Dengan Masyarakatnya, Selalu Terbuka dan Selalu Mempersembahkan Yang Terbaik Bagi Siapapun Yang Menemuinya. "757 Disingkat Jadi Ju Ma Ju yang Didefinisikan dengan maju-maju. Kepri Maju".

Cetak

Kepriprov.go.id

Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau
TUTUP

Penulis asiik1 - 05 September 2018
297
Foto Oleh : Diskominfo Kepri
TANJUNGPINANG - Badan Pengawas Pemilu Kepulauan Riau (Bawaslu Kepri) minta KPU mewaspadai puluhan ribu orang yang memenuhi persyaratan, terutama yang tinggal di Batam, kehilangan hak suara akibat tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Komisioner Bawaslu Kepri Indrawan, di Tanjingpinang, Selasa, mengatakan, puluhan ribu warga berusia 17-19 tahun belum masuk DPT lantaran belum melakukan perekaman KTP elektronik. "Kami masih menelusuri lebih mendalam. Kami akan melaporkan kepada Bawaslu RI terkait hasil penelusuran terhadap warga yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih tetapi belum masuk DPT," katanya. Indrawan mengemukakan, saat ini tahapan DPT sudah ditangani KPU RI, karena DPT Kepri sudah disahkan. Oleh sebab itu, seluruh temuan di Kepri akan sampaikan kepada Bawaslu RI agar dapat disampaikan dalam rapat pleno penetapan DPT nasional. "Kami berharap seluruh warga yang memenuhi persyaratan dapat menggunakan hak pilih," katanya. Selain persoalan itu, Indrawan mengatakan, KPU Kepri dan jajarannya juga harus memperhatikan nasib warga yang berusia 17 tahun mendekati hari pemungutan suara. Jumlah pemilih yang berusia 17 tahun mendekati hari pemungutan suara cukup signifikan sehingga potensi sengketa pemilu cukup besar seandainya mereka kehilangan atau tidak dapat menggunakan hak konstitusional. "Kami berharap ada solusi agar warga yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih, namun belum memenuhi persyaratan administrasi, seperti merekam KTP elektronik, tetap dapat menggunakan hak suara, karena itu dua hal yang berbeda," ujarnya. Indrawan menjelaskan permasalahan pemilih yang muncul sekarang disebabkan KPU Kepri menggunakan pendekatan administratif negara sehingga tidak sepenuhnya memenuhi hak konstitusi warga yang memiliki hak pilih. Kondisi ini menyebabkan banyak pemilih pemilu kehilangan hak suara lantaran belum merekam KTP elektronik. KPU Kepri maupun pemerintah semestinya memahami kondisi warga yang berusia 17 tahun mendekati 17 April 2019 atau hari pemungutan suara. Rata-rata mereka merupakan pelajar, yang sejak Senin-Jumat belajar di sekolah mulai pagi hingga sore. Saat pelajar libur sekolah, kata dia kantor Dinas Kependudukan juga tutup. "Kondisi ini juga sebaiknya diperhatikan KPU Kepri dan pemerintah," katanya. Sementara jika menggunakan paradigma konstitusional, menurut dia hanya ada tiga jalur bagi warga untuk dapat menggunakan hak pilih pada Pemilu 2019 yakni DPT, pindah pilih dan pemilih khusus. Dikhawatirkan pula jumlah pemilih khusus yang hanya dapat menggunakan hak suara pada pukul 12.00-13.00 WIB membludak, sementara surat suara cadangan yang disediakan hanya 2 persen dari total surat suara. Dari kondisi tersebut, kata dia kemungkinan akan terjadi dua hal yakni kekurangan surat suara, dan waktu yang tersedia tidak mencukupi. Jumlah surat suara cadangan jika kurang akan menimbulkan permasalahan besar di TPS. "Semengara berdasarkan simulasi KPU, seorang pemilih menghabiskan waktu 3-5 menit untuk menggunakan hak suara di TPS," katanya. Sementara KPU Kepri menetapkan DPT pada Pemilu 2019 sebanyak 1.186.208 orang, yang terdiri dari laki-sebanyak 598.469 orang dan perempuan 587.739 orang. Dipublish Oleh - Diskominfo Kepri