TUTUP

Selamat Datang di Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau || Tanggal : 11-Jul-2020 | Pukul : 12:37:06 , Selamat Siang !!

×

Logo Jembatan Dompak Kepri Secara Keseluruhan Menjadi Simbol Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Yang Selalu Ingin Terhubung Dengan Masyarakatnya, Selalu Terbuka dan Selalu Mempersembahkan Yang Terbaik Bagi Siapapun Yang Menemuinya. "757 Disingkat Jadi Ju Ma Ju yang Didefinisikan dengan maju-maju. Kepri Maju".

Cetak

Kepriprov.go.id

Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau
TUTUP

Penulis Humas - 07 September 2018
238
Foto Oleh : Humas
Wakil Gubernur Kepulauan Riau H. Isdianto memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Ranperda tentang nota keuangan dan rancangan APBD Perubahan Provinsi Kepri tahun anggaran 2018, Kamis (6/9) dalam sidang paripurna di ruang rapat utama kantor DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang. Mengawali laporannya, Wagub mengatakan bahwa yang menjadi dasar diusulkannya RAPBDP 2018 adalah APBD murni 2018. Menurut Wagub, dengan kondisi defisit yang dialami Pemprov Kepri saat ini. Dan juga dialami oleh daerah lain. Maka solusinya adalah dengan melakukan penyesuaian belanja anggaran yang ada. Namun Pemerintah meyakinkan jika anggaran yang disesuaikan adalah yang tidak berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur dasar serta yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Seperti diantaranya, menurut Wagub Pemerintah akan tetap komitmen mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan sebesar 20 persen serta bidang kesehatan sekurang-kurangnya 10 persen. “Berkaitan dengan hal ini Pemerintah juga akan tetap memprioritaskan pembangunan proyek multi years. Kita menilai hal ini lebih banyak manfaatnya ketimbang mudaratnya. Karena akan memberi nilai tambah dibidang ekonomi serta untuk meningkatkan infrastruktur. Hal ini juga untuk memperbaiki objek wisata baru,”kata Wagub. Adapun menanggapi pandangan PKS dan PPP soal retribusi labuh jangkar dengan target Rp6 miliar yang belum terealisasi. Dalam hal ini Wagub menjelaskan jika memang sampai saat ini Pemprov belum melakukan pemungutan pajak retribusi labuh jangkar dimaksud. Hal ini dikarenakan belum ada PP turunannya yang menguatkan Pemerintah untuk melakukan pungutan retribusi. “Saat ini kita sedang terus menggesa dengan mendatangi kementerian terkait agar segera ada PP nya,” kata Wagub. Selanjutnya menanggapi pandangan fraksi Golkar dan Hanura Plus terkait kenaikan gaji guru dari yang non asn, Pemprov Kepri akan mempertimbangkan hal ini dengan skala priotitas. Sedangkan menanggapi pandangan fraksi Gerindra agar Pemerintah senantiasa berupaya meningkatkan PAD, menurut Wagub Pemprov sudah melakukan berbagai inovasi. “Untuk PAD, kita sudah melakukan beberapa langkah seperti memberikan kemudahan pembayaran pajak dan jasa perbankan. Kemudian pembukaan layanan samsat berkersjasama dengan PT. Pos Indonesia, hingga penambahan kendaraan samsat keliling,” tegas Wagub. Adapun upaya lainnya menurut Wagub, pengembangan e-payment samsat. Serta menegaskan agar seluruh perusahaan yg beroperasi diwilayah Kepri harus membayar pajak penghasilannya di Kepri. Sementara itu, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak yang memimpin jalannya sidang pada kesempatan ini menyarankan agar para anggota DPRD lebih koorporatif dalam keaempatan pembahasan RAPBD atau RAPBD-P. Selain itu, Jumaga juga menyampaikan agar seluruh fraksi menghindari pembahasan anggaran di Batam. “Jika memungkinkan di kantor ini, mari kita bahas di kantor saja. Ini juga bagian dari meminimalisir pengeluaran anggaran. Mengingat kondisi kita sedang defisit saat ini,” ujar Jumaga. Dipublish Oleh - Diskominfo Kepri