TUTUP

Selamat Datang di Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau || Tanggal : 19-May-2019 | Pukul : 17:19:01 , Selamat Sore !!

×

Logo Jembatan Dompak Kepri Secara Keseluruhan Menjadi Simbol Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Yang Selalu Ingin Terhubung Dengan Masyarakatnya, Selalu Terbuka dan Selalu Mempersembahkan Yang Terbaik Bagi Siapapun Yang Menemuinya. "757 Disingkat Jadi Ju Ma Ju yang Didefinisikan dengan maju-maju. Kepri Maju".

Cetak

Kepriprov.go.id

Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau
TUTUP

Pemko Batam Usulkan Ranperda Peternakan dan Kesehatan Hewan

Penulis SN - 10 September 2018
98
Ilustrasi Foto Oleh : Diskominfo Kepri

BATAM - Pemko Batam mengajukan usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Program Legislatif Daerah (prolegda) semester II 2018. Dikatakan Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, Perda ini penting mengatur dan mengontrol proses pemotongan hewan dan unggas di Kota Batam. Perda bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mendukung penyelenggaraan pembangunan sesuai asas penyelenggaraan yang ditopang dasar hukum yang jelas.

Salah satu poin dalam Ranperda Peternakan dan Kesehatan Hewan ini adalah pemotongan hewan maupun unggas tidak lagi dilakukan di pasar-pasar tetapi dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU). Kedua fasilitas rumah potong ini disiapkan pemerintah maupun swasta yang sudah prosedural. Ditambahkan Amsakar, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 mengenai Rertribusi Rumah Potong Hewan sudah diatur di dalamnya, namun belum mengatur rincian retribusi Rumah Potong Hewan yaitu pelayanan kesehatan hewan.

Saat ini di Batam sudah tersedia satu RPH dibawah kelola BP Batam. Dua RPU, satu dikelola Pemko Batam dan satunya dikelola oleh yayasan. Seluruhnya berlokasi di wilayah Seitemiang, Kecamatan Sekupang. Apabila Perda nantinya disahkan, Pemko akan mengusulkan pembangunan RPU di beberapa kecamatan. Keberadaan RPU ini penting untuk semakin mempermudah pengontrolan. RPH dan RPU yang telah disediakan sudah terjamin, karena akan tersedia dokter hewan yang menjamin sehat atau tidaknya hewan. 
 
Hal lain yang diatur adalah, tidak boleh lagi ada peternakan sembarang. Jika tidak akan dikenakan sanksi serupa dengan pelanggaran pemotongan hewan, pidana tiga bulan dan harus membayar denda Rp.50 juta.

Dipublish Oleh - Diskominfo Kepri