TUTUP

Selamat Datang di Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau || Tanggal : 24-Aug-2019 | Pukul : 15:46:23 , Selamat Sore !!

×

Logo Jembatan Dompak Kepri Secara Keseluruhan Menjadi Simbol Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Yang Selalu Ingin Terhubung Dengan Masyarakatnya, Selalu Terbuka dan Selalu Mempersembahkan Yang Terbaik Bagi Siapapun Yang Menemuinya. "757 Disingkat Jadi Ju Ma Ju yang Didefinisikan dengan maju-maju. Kepri Maju".

Cetak

Kepriprov.go.id

Portal Resmi Provinsi Kepulauan Riau
TUTUP

Perda RZWP3K Bakal Jadi Acuan Pengelolaan Laut Kepri

Penulis Asiik2 - 14 September 2018
182
Ilustrasi Foto Oleh : Asiik3

TANJUNGPINANG - Pemerintah Provinsi Kepri mengajukan pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil RZWP3K Provinsi Kepri untuk di bahas di Paripurna DPRD Kepri.

Yang mana, keberadaan perda ini dirasa penting untuk menjadi acuan dan dasar hukum pemanfaatan Pengelolaan wilayah kelautan Kepri.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Kepri H Isdianto pada paripurna di DPRD Kepri,Kamis (13/9).

"Terbentuknya perda ini sangat penting, mengingat kondisi geografis Kepri yang 98 persen berupa wilayah perairan dan 2408 pulau-pulau," tegas Wagub.

Dengan adanya perda RZWP3K ini nantinya, Pemanfaatan dan pengelolaan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil akan diatur hingga 12 mil dari garis pantai.

"Baik itu untuk perizinan, pemanfaatan pembangunan hingga pengelolaan sumber daya dan ekosistem laut dapat diatur pada perda ini," ujar Wagub.

Sehingga lanjut Wagub tujuan akhir yang dicapai adalah peningkatan perekonomian Kepri melalui Pendapatan Asli Daerah PAD Kepri baru yang dikelola dari sumber potensi kelautan.

Tak hanya itu, lanjut Wagub keberadaan perda RZWP3K ini merupakan amanah Pemerintah Pusat khususnya Kemendagri  dan Menkomaritim yang mengharapkan adanya pemanfaatan pengelolaan ruang laut ini dapat meningkatkan tak hanya perekonomian daerah namun juga masyarakat pesisir.

"Untuk itu, perda ini harus segera disahkan, mengingat akan banyak pembangunan di daerah pesisir yang menunggu aturan hukum dari perda ini," tegas Wagub.

Dimulai dari pengelolaan potensi maritim Kepri seperti alokasi ruang dan waktu komplit  untuk pembangunan  kawasan pariwisata, pertambangan, industri, pelabuhan, labuh jangkar, perikanan , dan bandara hingga pembangunan landasan pesawat diatas air. 

"Pemanfaatan kawasan laut sebagai  alur pipa dan kabel bawah laut  serta perlindungan ekosistem laut sebagai kawasan konservasi yang harus dimiliki Provinsi Kepri," ungkap Wagub.

Dipublish Oleh - Diskominfo Kepri