GUBERNUR 

KEPULAUAN RIAU

Dr. H. Nurdin Basirun. S.Sos, M.Si

ARSIP

Arsip Berita

    (GPR) Kominfo

Invalid or Broken rss link.

 

* Gubernur Ingin Pegawai Rajin Bertanya

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan, 80 persen tindak pidana korupsi yang ditangani KPK terjadi dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). 

Hal ini dia sampaikan ketika menjadi narasumber dalam kegiatann Sosialisasi Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Aula Kantor Gubernur, Istana Kota Piring, Dompak, Tanjungpinang, Jumat, (17/3)

"Diantaranya masalah suap, Operasi Tangkap Tangan (OTT) jika ditelusuri selalu bermula dari pengadaan barang dan jasa. Dan akarnya adalah dari ketika perencanaan sampai pertanggungjawaban. Dan itu semua KPK sudah membuktikannya," ujar Alexander Mararwata.

Salah satu contoh besar, lanjut Alex adalah masalah pengadaan e- KTP yang sedang ditangani KPK saat ini. Adapun kerugian yang dialami negara hingga mencapai Rp2,3 triliun. Hal tersebut terjadi karena proses pengadaannya tidak transparan dan tidak akubtabel.

"Bayangkan saja, uang sebanyak Rp2,3 triliun hanya dinikmati oleh tidak lebih dari 100 orang. Nilainya hampir sama dengan jumlah APBD Kepri. Kalau untuk mensejahterakan masyarakat, sudah banyak sekali itu seharusnya yang menikmati," ujar Alex.

Belakangan, lanjut Alex lagi, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dari beberapa kepala daerah. Juga sumbernya masalah pengadaan barang dan jasa.

"Korupsi itu kan sebuah kewenangan tanpa akuntabilitas. Pegawai atau pejabat yanrovenjalankan kewenangan tanpa dibarengi dengan akuntabilitas maka akan terjadi penyalahgunaan kewenangan. Memperkaya diri sendiri, orang lain atu koorperasi. Selanjutnya didakwa tindak pidana korupsi karena mrugikan negara," jelas mantan hakim Tipikor tersebut.

Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau H Nurdin Basirun mengingatkan jajarannya pegawainya agar bekerja penuh tanggungjawab, serta rajin bertanya kepada pihak-pihak yang berkompeten, termasuk terhadap KPK jika mendapati hal yang kurang jelas.

Selain itu Gubernur juga mengharapkan masukan- masukan untuk melakukan langkah-langkah pekerjaan dari KPK supaya pengadaan di Kepri bisa berjalan dengan baik.

"Saya yakin sekali bahwa semua yang hadirjug sini sepakat untuk membrantas KKN dan spakat melakukan pencegahan dengan cara mencari metode kerja sesuai dengan era teknologi saat ini. Dan mengingat operator dari teknologi juga manusia, maka integritas individu juga harus dibangum," kata Nurdin.

Menurut Nurdin APBD Kepri yang terbatas jika dibelanjakan dengan benar dan direncanakan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat, maka akan cepat mengurangu jumlah kemuskinan dan pengangguran di Kepri.

"Kami ingatkan ahwa tindakan korupai hanya akan merusak nama baik sndiri, kemudian nama institusi dan seterusnya. Marilah kita jaga agar tidak terjadi di Pemprov Kepri," tutup Nurdin. 

Hadir juga dalam kegiatan ini Sekretaris Daerah Kepri Arif Fadillah, anggota DPRD Kepri, jajaran OPD Pemprov Kepri, perwakilan pejabat dari seluruh kabupaten dan kota, FKPD serta para tokoh masyarakat .(mely)

PPID

Pedoman Pelayanan Informasi & Dokumentasi

JDIH

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

TRANSPARANSI

Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

    BUKU TAMU

  LINK KABUPATEN KOTA

    PENGUNJUNG 

3444191
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Seluruhnya
1665
3369
16295
22916
77636
123638
3444191

14.02%
17.28%
10.23%
2.65%
0.87%
54.94%

IP Anda : 54.80.60.91